MITRABERITA.NET | Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengungkapkan bahwa hampir seluruh muara pelabuhan atau kuala di Aceh kini berada dalam kondisi kritis akibat pendangkalan parah.
Pernyataan itu disampaikan Muzakir Manaf di hadapan jajaran BPKP Aceh usai pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP yang baru, pada Jumat 14 November 2025.
Menurut Mualem –sapaan akrab Muzakir Manaf–, pendangkalan ini sudah berlangsung lama dan mengganggu aktivitas melaut masyarakat nelayan, terutama para nelayan tradisional.
“Ada sedimen atau pasir menumpuk di semua kuala. Nelayan harus menunggu air pasang setiap mau pergi atau pulang melaut,” ungkapnya.
Bahkan, menurut Mualem, sekitar 95 persen kuala di Aceh saat ini membutuhkan pengerukan total akibat tumpukan sedimen yang menggangu aktivitas nelayan.
Karena itu, dalam pertemuan dengan Presiden, Mualem meminta agar pengerukan tidak dilakukan secara parsial, melainkan permanen dan tuntas, termasuk memastikan sedimen dibuang jauh dari area kuala agar tidak kembali menumpuk.
Mualem juga mengungkap bahwa permintaan tersebut mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal dekat dengan Gubernur Aceh tersebut.
“Alhamdulillah Pak Presiden menyetujui. Tahun depan ditambah dana untuk pengerukan kuala,” ungkapnya.
Mualem berharap tambahan anggaran itu dapat dieksekusi dengan cepat, mengingat pendangkalan muara pelabuhan berpotensi mengganggu ekonomi pesisir dan keselamatan para nelayan.
Eks Panglima GAM itu juga meminta BPKP memastikan seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga realisasi anggaran, berjalan akuntabel.
Deputi BPKP, Setya Nugraha, menegaskan bahwa lembaganya siap mengawal program tersebut. “Mulai dari pemetaan risiko hingga pencegahan kecurangan, BPKP siap mendampingi pemerintah Aceh,” katanya.
Penulis: Hidayat Pulo | Editor: Redaksi
