MITRABERITA.NET | Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara resmi melantik Dewan Ekonomi Aceh (DEA) dalam sebuah prosesi khidmat di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis malam 9 Oktober 2025.
Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Aceh dalam memperkuat tata kelola ekonomi daerah berbasis pengetahuan, kolaborasi lintas sektor, dan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global.
Acara dihadiri oleh anggota DPR RI asal Aceh, unsur Forkopimda Aceh, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perusahaan nasional dan daerah, BUMN dan BUMD, serta para Kepala SKPA terkait.
Hadir pula para penasihat dan anggota Dewan Ekonomi Aceh yang baru dilantik, terdiri dari para pakar ekonomi, akademisi, praktisi bisnis, dan tokoh masyarakat Aceh.
Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf menegaskan bahwa pembentukan Dewan Ekonomi Aceh merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Dewan ini menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengawal kebijakan ekonomi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Kehadiran para pakar di dalamnya menunjukkan semangat baru yang akan menjadi modal dalam memajukan Aceh,” ujar Gubernur.
Ia menambahkan, potensi besar Aceh di berbagai sektor seperti perkebunan, pertanian, energi, dan kelautan harus dimanfaatkan secara optimal untuk membuka lapangan kerja baru dan menekan angka kemiskinan.
“Ini tanggung jawab kita bersama agar Aceh menjadi maju sebagaimana yang kita harapkan, sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh daerah di Indonesia,” tegasnya.
Peran Strategis Dewan Ekonomi Aceh
Pembentukan Dewan Ekonomi Aceh (DEA) diharapkan tidak hanya menjadi lembaga penasihat, tetapi juga motor analisis dan perumusan kebijakan ekonomi daerah.
DEA akan berperan aktif dalam menyusun analisis ekonomi berbasis data untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran, memberikan rekomendasi kebijakan fiskal dan investasi yang tepat sasaran, dan menentukan arah sektor unggulan daerah yang berdaya saing tinggi.
DEA juga akan menjadi penyeimbang dalam implementasi kebijakan ekonomi pemerintah. Mendorong transformasi ekonomi hijau dan digital untuk pembangunan berkelanjutan, serta mengawal agar seluruh kebijakan tetap efektif, adaptif, dan berkeadilan.
Pembentukan DEA juga menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf tengah berupaya membangun tata kelola ekonomi yang terintegrasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan akademisi.
Kolaborasi lintas sektor ini diyakini akan mendorong Aceh menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, berdaya saing, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Editor: Redaksi
