MITRABERITA.NET | Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan komitmennya untuk menuntaskan persoalan Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini menjadi sumber persoalan antara masyarakat dan perusahaan di Kabupaten Aceh Singkil.
Komitmen itu disampaikan Mualem –sapaan akrab Muzakir Manaf– saat menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat dan ratusan warga di kediaman Yakarim Munir, Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Jumat malam 27 Juni 2025.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda turun ke lapangan untuk menyerap langsung aspirasi rakyat. Dalam forum terbuka itu, warga secara bergantian menyampaikan keluhan terkait tumpang tindih lahan antara perkampungan dengan area HGU perusahaan perkebunan.
Mereka mengusulkan agar dilakukan pengukuran ulang terhadap batas lahan yang selama ini menjadi pemicu konflik. Tak hanya soal HGU, masyarakat juga menyoroti persoalan batas wilayah darat antara Aceh dan Sumatera Utara yang dinilai belum jelas dan sering menjadi polemik tersendiri.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Mualem dengan tegas menyatakan akan menyelesaikannya secara adil dan transparan.
“Biarlah alat ukur yang akan mengatakan yang mana hak perusahaan dan yang mana hak masyarakat. Ini kita ukur ulang nanti. Bapak Ibu jangan ribut-ribut, akan kita kembalikan sesuai yang punya haknya,” ujar Mualem di hadapan masyarakat.
Mualem mengakui masalah ini sudah berlangsung lama dan memiliki kompleksitas tersendiri. Namun, ia menegaskan telah menyiapkan tim ahli yang akan bekerja di lapangan untuk menangani persoalan ini secara serius.
Ia juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi selama proses berlangsung, karena Pemerintah Aceh akan bertindak berdasarkan data dan hasil pengukuran resmi.
“Memang terdengar rumit di sini. Ini PR saya. Saya sudah siap dengan pakar-pakar untuk kami tindak lanjuti keluhan Bapak Ibu,” tuturnya.
Langkah ini menjadi angin segar bagi masyarakat Aceh Singkil yang selama ini merasa dirugikan oleh ketidakjelasan pengelolaan lahan.
Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem menunjukkan sikap responsif terhadap aspirasi warga dan bertekad menyelesaikan konflik agraria dengan pendekatan yang berkeadilan.
