MITRABERITA.NET | Pemerintah Aceh resmi meluncurkan program strategis “Satu Data Aceh” dalam sebuah acara yang digelar di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur, Selasa 29 April 2025. Inisiatif ini diharapkan menjadi landasan kokoh bagi tata kelola pembangunan daerah yang lebih akurat, efisien, dan berkelanjutan.
Peluncuran program dipimpin oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, yang mewakili Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan M. Nasir, ditegaskan bahwa ketersediaan data yang valid adalah kunci dalam menyusun kebijakan publik yang tepat sasaran.
“Ketika integrasi dan validitas data belum terwujud, proses pengambilan kebijakan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, kehadiran Satu Data Aceh adalah sebuah langkah strategis,” ujar Nasir.
Program Satu Data Aceh merupakan bagian dari visi pembangunan Aceh 2025–2030, termasuk dalam daftar Quick Wins Gubernur dan Wakil Gubernur, serta merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2023.
Dalam struktur pengelolaannya, Bappeda Aceh bertindak sebagai Koordinator Forum Satu Data, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominsa) Aceh sebagai Walidata utama, dan SKPA serta pemerintah kabupaten/kota sebagai produsen sekaligus walidata pendukung.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, Program SKALA, dan Pemerintah Australia atas dukungan mereka terhadap inisiatif ini.
“Dengan semangat kolaborasi, Satu Data Aceh diharapkan menjadi pondasi kokoh untuk mempercepat pembangunan, menurunkan angka kemiskinan, dan memperkuat layanan dasar di seluruh Aceh,” kata Nasir.
Sebagai bagian dari implementasi, Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan platform data terintegrasi yang mencakup seluruh provinsi hingga ke tingkat kabupaten/kota. Penggunaan aplikasi pendukung seperti SIGAP juga akan diperluas, mengingat saat ini baru dimanfaatkan di 41 persen gampong.
Kepala Dinas Kominsa Aceh, Marwan Nusuf, menambahkan bahwa peluncuran program ini mendapat dukungan penuh dari Program SKALA, sebuah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.
“Seluruh admin data di SKPA sebelumnya sudah kami latih secara teknis terkait penggunaan platform ini. Kami berharap dukungan penuh semua pihak agar pelaksanaan Satu Data Aceh ke depan berjalan optimal,” ujarnya.
Usai peluncuran, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama sejumlah pembicara penting, termasuk Hannah Derwent (Counsellor for Governance and Human Development, Kedutaan Australia), Dini Maghfirra (Direktur Eksekutif SDI, Bappenas), dan Yeni Indah Susanti (Kabid Pengelolaan Data, Pusdatin Kemendagri).
Editor: Redaksi
