MITRABERITA.NET | Fraksi Partai NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029.
Dukungan itu disampaikan langsung oleh Anggota DPRK dari Fraksi NasDem, Teuku Iqbal Djohan, dalam rapat paripurna DPRK yang digelar pada Jumat 18 Juli 2025. Ia menegaskan bahwa RPJM yang tengah dibahas harus mampu menjawab secara nyata kebutuhan rakyat, bukan sekadar perencanaan makro semata.
“Fraksi NasDem ingin memastikan bahwa RPJM ini hadir untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, seperti ketersediaan air bersih, penyediaan lapangan kerja, pengendalian banjir, pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif,” ujar Iqbal Djohan.
Ia juga menyoroti pentingnya penyelarasan antara program pembangunan dalam RPJM dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh. Menurutnya, visi “Banda Aceh Kota Kolaborasi” harus diwujudkan melalui kebijakan yang transformatif.
“Kebijakan itu harus mampu mereformasi birokrasi, memperkuat layanan publik, dan mengarahkan pengelolaan anggaran pada pendekatan berbasis hasil serta keadilan distribusi,” tambahnya.
Fraksi NasDem juga menegaskan pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan. Dalam semangat kolaborasi yang menjadi fondasi RPJM, akses terhadap informasi publik, terutama mengenai anggaran dan capaian program, harus terbuka dan mudah diakses oleh warga.
“Kolaborasi tidak boleh berhenti pada retorika. Pemerintah harus membangun kemitraan nyata dengan masyarakat sipil, perguruan tinggi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat,” jelas Iqbal.
Ia juga menekankan perlunya membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan serta menyusun anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan lokal.
Fraksi NasDem mengapresiasi dimasukkannya isu lingkungan dalam dokumen RPJM. Namun, mereka menekankan pentingnya integrasi lintas sektor, seperti infrastruktur, tata kota, pengelolaan sampah, dan mitigasi bencana, demi menciptakan Banda Aceh yang hijau dan tangguh terhadap perubahan iklim.
Iqbal Djohan juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta masyarakat pinggiran.
“Prinsip keadilan spasial dan sosial harus menjadi pijakan utama pelaksanaan RPJM, agar tidak meninggalkan siapa pun di belakang,” tegasnya.
Terakhir, Fraksi NasDem menyoroti pentingnya penguatan sistem evaluasi dan akuntabilitas dalam implementasi RPJM. Pemerintah Kota diminta memperkuat pengendalian internal, memperjelas pelaporan kinerja, dan secara rutin mempublikasikan informasi program kepada publik.
“Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Banda Aceh,” tutup Iqbal Djohan.
