MITRABERITA.NET | Pemerintah Aceh terus mengakselerasi langkah pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Fokus utama saat ini diarahkan pada percepatan penyusunan dan penuntasan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai peta jalan pemulihan yang terukur dan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Aceh tetap mengoptimalkan pos belanja kategori mendesak guna memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Hal tersebut disampaikan M. Nasir dalam rapat koordinasi bersama Tim Leader Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) yang berlangsung di ruang kerjanya, pada Rabu (21/1/2026).
“Target awal R3P selesai pada 20 Januari, namun kita sesuaikan kembali menjadi 30 Januari mendatang. Kami fokus pada aspek teknokratik agar pemulihan berjalan terukur,” ujar M. Nasir.
Sebagai bagian dari strategi pemulihan, Pemerintah Aceh telah memetakan kekuatan sosial dan sumber daya nonpemerintah. Sebanyak 150 Civil Society Organization (CSO) serta 96 sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dilibatkan untuk masuk ke berbagai klaster pemulihan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga sektor kesehatan.
M. Nasir juga menekankan pentingnya dukungan dan fleksibilitas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penanganan infrastruktur strategis seperti sungai dan jembatan. Menurutnya, ruang fiskal daerah yang terbatas memerlukan skema kolaborasi yang lebih adaptif.
Di sisi lain, Tim Leader Program SKALA, Petra Karetji, menegaskan bahwa SKALA tidak hadir untuk menciptakan program baru, melainkan berperan sebagai pendukung strategis atas prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah Aceh.
“SKALA didesain untuk bekerja di belakang layar dan mendukung strategi Pemerintah Aceh. Kami berkomitmen mengintegrasikan bantuan internasional dengan prioritas daerah agar penanganan pascabencana berjalan efektif,” ujar Petra.
Ia juga memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Aceh dalam pengelolaan data dan peningkatan kualitas layanan publik. Berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB, Aceh kini menempati peringkat ke-8 nasional dalam pelayanan publik.
Dalam konteks pemulihan ekonomi, Petra mengingatkan adanya risiko sosial-ekonomi pascabencana, seperti munculnya praktik tengkulak yang berpotensi merugikan masyarakat.
Meski pemulihan ekonomi tidak sepenuhnya berada dalam mandat utama SKALA, pihaknya membuka peluang koordinasi lebih lanjut dengan DFAT serta program SIAP SIAGA untuk menjajaki dukungan tambahan.
Untuk memperkuat mitigasi dan analisis pascabencana, SKALA telah melakukan uji coba analisis data di Kabupaten Aceh Tamiang dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis intervensi.
Selain itu, penggunaan platform Tilikan dan aplikasi SIGAP di tingkat gampong terus didorong sebagai sumber data lini depan yang akurat.
Tak hanya itu, potensi kolaborasi dengan sektor akademik juga menjadi bagian dari strategi penguatan data. Sebanyak 210 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) diharapkan dapat terlibat dalam pengumpulan data lapangan guna meningkatkan presisi kebijakan dan efektivitas intervensi pemerintah.
Melalui sinergi lintas sektor dan dukungan mitra strategis seperti SKALA, Pemerintah Aceh optimistis pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi menjaga kesejahteraan masyarakat.
Editor: Redaksi
