MITRABERITA.NET | Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris (Syech Muharram), menegaskan bahwa wilayahnya memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah, terutama material bahan baku semen seperti batu kapur dan pozzolan.
Namun, ia menyayangkan kapasitas produksi PT Solusi Bangun Andalas (SBA) di Lhoknga masih tergolong kecil dibanding potensi besar yang dimiliki daerah itu. Pernyataan itu disampaikan dalam agenda reses Komisi VII DPR RI ke PT SBA, pada Jumat 24 Oktober 2025.
Bupati Syech Muharram mengungkapkan, Aceh Besar memiliki kekayaan mineral strategis yang dapat mendorong pembangunan industri besar di sektor semen dan bahan bangunan.
“Aceh Besar ini sangat kaya. Kita punya batu kapur, kita punya pozzolan, bahkan biji besi. Semuanya bahan baku utama semen,” ujarnya.
Ia menilai, keberadaan pabrik semen yang ada saat ini belum sebanding dengan potensi alam Aceh Besar.
“Pabrik semen di Padang besar dan produksinya tinggi, sementara di Aceh semua bahan bakunya ada, tapi pabriknya kecil. Kami juga ingin maju seperti daerah lain,” tegas Syech Muharram.
Bupati berharap PT Solusi Bangun Andalas dapat memperluas kapasitas produksi agar kontribusinya terhadap daerah dan masyarakat semakin signifikan.
Syech Muharram juga mengingatkan pentingnya komitmen perusahaan terhadap kesepakatan dengan warga sejak berdirinya pabrik semen pada 1980-an.
Selain memperluas produksi, Bupati juga menyoroti pola penyaluran CSR (Corporate Social Responsibility).
“Dana CSR sebaiknya dibagikan langsung ke desa tanpa menunggu proposal. Kalau menunggu proposal, ada desa yang aktif dan ada yang tidak. Akibatnya pembagian tidak merata,” ucapnya.
Komisi VII DPR RI Soroti Harga Semen Andalas
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. Saleh Partaonan Daulay, turut menyoroti persoalan harga semen Andalas yang janggal di pasaran.
“Semen yang dikirim ke Medan dan kembali lagi ke Aceh justru lebih murah harganya. Ini sangat tidak masuk akal,” tegas Saleh.
Komisi VII DPR RI mencatat sejumlah poin penting hasil kunjungan, di antaranya: PT SBA belum maksimal mengontrol pasar dan distribusi, induk perusahaan diminta menertibkan tata distribusi semen.
Kemudian, transparansi program CSR dan prioritas tenaga kerja lokal, optimalisasi mesin produksi yang belum beroperasi, serta penertiban pengerukan klinker di pelabuhan agar produksi lebih efisien.
Komisi VII juga mendesak Kementerian Perindustrian agar menindaklanjuti temuan lapangan secara serius. “Persoalan harga hingga produksi harus diperbaiki. Ini harus jadi perhatian menteri,” tutur Saleh.
Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan industri semen Aceh, yang selama ini belum menunjukkan daya saing optimal.
Pemerintah daerah, DPR RI, dan pihak perusahaan diharapkan bersinergi agar potensi SDA Aceh benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Bupati Syech Muharram menutup pertemuan dengan penegasan, bahwa keberadaan perusahaan harus membawa manfaat nyata bagi daerah, bukan hanya bagi korporasi.
Editor: Redaksi
