MITRABERITA.NET | Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang membahas stabilisasi harga beras bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
Rakor tersebut digelar secara virtual melalui zoom meeting, pada Kamis siang 4 September 2025, dan diikuti oleh 214 bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Besar didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Besar, HM Ali SSos MSi, Kadistan Aceh Besar Jakfar SP MSi, Kadis Pangan Aceh Besar Alyadi SPi MM, serta Plt Kadiskop UKM dan Perdagangan Drs. Sulaimi MSi.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya langkah nyata dari pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
“Salah satu yang harus terus dilakukan adalah Gerak Pasar Murah, yang sangat didambakan masyarakat. Upaya ini terbukti efektif membantu menekan gejolak harga di lapangan,” ujar Tito.
Selain pasar murah, Mendagri juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pemantauan harga dan distribusi, melakukan intervensi pasar jika diperlukan, serta mempererat sinergi dengan Forkopimda, Bulog, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Tito juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten/kota yang telah aktif melaksanakan program stabilisasi pangan, khususnya menjaga ketersediaan beras dan menggelar operasi pasar murah secara rutin.
“Kami berharap pemerintah daerah semakin aktif melaksanakan langkah-langkah konkret, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Stabilitas harga beras adalah kunci menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.
Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris menyampaikan bahwa pihaknya siap memperkuat berbagai strategi yang sudah berjalan di daerah, mulai dari optimalisasi distribusi beras hingga pelaksanaan pasar murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pemerintah Aceh Besar berkomitmen mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga beras. Hal ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Rakor ini menandai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan inflasi pangan. Dengan keterlibatan aktif seluruh pemerintah daerah, diharapkan harga beras di Indonesia dapat lebih terkendali dan tetap terjangkau bagi masyarakat.
Editor: Redaksi
