MITRABERITA.NET | Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 sekaligus Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2029 yang digelar di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis 15 Mei 2025.
Musrenbang yang dibuka oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah se-Aceh, termasuk Forkopimda, untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan strategis nasional.
Dalam sambutannya, Wagub Fadhlullah menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota demi percepatan pembangunan Aceh.
Ia mengungkapkan rencana pertemuan lanjutan bersama para kepala daerah di Jakarta pada akhir Mei mendatang, guna mendorong Aceh sebagai kawasan prioritas nasional.
“Kita berkomitmen menjadikan Aceh sebagai wilayah unggulan nasional. Terima kasih karena salah satu wilayah kita telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujar Fadhlullah.
Ia juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Aceh, terutama di wilayah pantai selatan dan timur, yang kaya akan sumber daya alam namun belum ditunjang infrastruktur memadai.
Ia menyayangkan kondisi pelabuhan umum yang minim, belum adanya refinery untuk mengolah CPO, dan ketergantungan daerah terhadap pasokan kebutuhan pokok dari luar daerah.
“Ini pekerjaan besar kita bersama. Kita punya potensi, tapi masih terkendala infrastruktur dan regulasi yang tidak sinkron dengan kekhususan Aceh,” tegasnya, sambil mendorong revisi regulasi dan perpanjangan dana otsus demi penguatan peran BUMD dan investasi.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dr. Safrizal ZA, turut memberikan penguatan pentingnya perencanaan yang matang dan terarah. Ia menyebut Musrenbang RKPA sebagai pijakan awal menuju transformasi pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.
“Kalau kita gagal merencanakan, berarti kita sedang merencanakan kegagalan,” tegas Safrizal.
Ia menekankan perlunya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah agar pembangunan di Aceh mampu menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Kehadiran Bupati Aceh Besar dalam forum strategis ini menandakan komitmen kuat pemerintah daerah untuk turut aktif dalam menyuarakan kebutuhan dan menyelaraskan visi pembangunan menuju Aceh yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera di masa depan.
