MitraBerita | Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mengeluarkan desakan keras kepada pemerintah untuk membekukan sementara Lembaga Wali Nanggroe. SAPA menilai lembaga yang lahir berkat perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia itu hanya menghabiskan anggaran, tapi tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat Aceh.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, dalam pernyataan resminya kepada media menegaskan, Lembaga Wali Nanggroe gagal menjalankan tugas dan fungsinya yang seharusnya memajukan budaya serta kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Anggaran yang besar telah dihabiskan tanpa hasil yang jelas dan nyata bagi masyarakat,” tegas Fauzan, Ahad 14 Juli 2024.
SAPA juga menyinggung dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh justru terbuang percuma untuk lembaga Wali Nanggroe, yang mana salah satu keistimewaan bagi Aceh berdasarkan perjanjian perdamaian pasca konflik bersenjata puluhan tahun.
“Anggaran tersebut seharusnya dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi,” tambah Fauzan.
Di sisi lain, SAPA mengaku mendukung kekhususan Aceh, namun karena kondisi Aceh yang memprihatinkan dibuktikan dengan tingginya angka kemiskinan, SAPA menyalahkan lembaga tersebut.
Fauza menyebut, tingginya angka kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan masalah kesejahteraan lainnya, membuat SAPA harus menyalakan keberadaan lembaga Wali Nanggroe dan meminta pemerintah membekukan lembaga tersebut.
SAPA mengklaim dengan dibekukan lembaga Wali Nanggroe, maka anggaran publik di Aceh bisa digunakan secara efektif dan efisien demi kepentingan rakyat.
“Kami berharap pemerintah dan DPR segera mengambil langkah untuk membubarkan atau membekukan sementara lembaga-lembaga hasil Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat,” pungkas Fauzan Adami.
