MITRABERITA.NET | Pemerintah melalui jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan pemulihan psikologis (trauma healing) sekaligus pengawasan program gizi menyusul terjadinya Kejadian Menonjol (KM) di wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
Upaya tersebut dibahas dalam kunjungan kerja dan rapat koordinasi yang dipimpin langsung Kepala Regional BGN Provinsi Aceh Mustafa Kamal, Selasa (10/3/2026) di Aceh Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah evaluasi sekaligus penataan sistem pelayanan program Menu Bergizi (MBG) agar berjalan lebih baik dan terstandar.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (KaSPPG), Petugas Lapangan Operasional (PLO) Gizi, serta PLO Akuntan yang bertugas di wilayah Aceh Selatan.
Dalam pertemuan itu, Kepala Regional Aceh kembali menekankan pentingnya penguatan sistem kerja serta komunikasi publik untuk memulihkan kepercayaan masyarakat setelah kejadian sebelumnya.
Salah satu arahan utama adalah penguatan komunikasi publik melalui media sosial. Seluruh personel SPPG diminta aktif membagikan informasi positif mengenai pelayanan program MBG kepada masyarakat.
“Seluruh KaSPPG, PLO Gizi, dan PLO Akuntan diwajibkan memiliki akun media sosial resmi SPPG dan aktif menyebarkan konten positif terkait pelayanan gizi,” demikian salah satu arahan dalam rapat tersebut.
Selain itu, tim di lapangan juga diminta lebih proaktif dalam menangani berbagai isu yang berkembang di masyarakat, termasuk melakukan klarifikasi terhadap informasi yang dinilai tidak akurat atau berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Dalam aspek teknis operasional, BGN juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar kebersihan dan sanitasi dapur program gizi. Setiap dapur diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta memastikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berfungsi sesuai standar.
“Apabila ditemukan dapur yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka akan diberikan peringatan hingga kemungkinan penutupan sementara sampai standar dipenuhi,” tegasnya.
Pengawasan terhadap menu makanan juga menjadi perhatian penting dalam rapat koordinasi tersebut. Kepala SPPG dan PLO Gizi diwajibkan melakukan evaluasi siklus menu secara berkala setiap dua minggu guna memastikan kualitas dan kesesuaian gizi makanan yang disajikan.
Di sisi lain, BGN juga mendorong pelibatan pelaku usaha lokal dalam program MBG. Para mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlibat diminta membuat video testimoni mengenai manfaat program bagi perekonomian masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat transparansi sekaligus menunjukkan dampak positif program gizi terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam rapat tersebut juga dilakukan evaluasi terhadap fasilitas yang disediakan bagi tim lapangan.
“Apabila mitra atau yayasan tidak menyediakan ruang istirahat yang layak bagi petugas, maka hal tersebut harus segera dilaporkan kepada koordinator wilayah untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Melalui berbagai langkah strategis tersebut, BGN berharap sistem pelayanan program gizi di Aceh Selatan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memastikan standar kesehatan, keamanan pangan, dan kualitas layanan tetap terjaga bagi masyarakat. []
