MITRABERITA.NET | Kodam Iskandar Muda menerima kunjungan Tim Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), pada Rabu 11 Juni 2025.
Tim tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi HAM, Ibnu Chuldun. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Balee Sanggamara, Markas Kodam IM ini bertujuan memperkuat sinergitas lintas sektor dalam mendukung kebijakan hukum dan HAM di Aceh.
Rombongan disambut hangat oleh Kasdam IM Brigadir Jenderal TNI Ayi Supriatna, yang mengapresiasi inisiatif Kemenko Kumham Imipas dalam mempererat koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, termasuk dengan jajaran militer.
“Suatu kehormatan bagi kami di Kodam IM dapat menerima kunjungan dari Tim Kemenko Kumham Imipas. Sinergi seperti ini sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pelaksanaan kebijakan Nasional di Aceh, terutama dalam konteks penegakan hukum dan pemajuan HAM,” ujar Kasdam IM.
Brigjen TNI Ayi Supriatna menegaskan dukungan penuh Kodam IM terhadap program-program prioritas nasional, khususnya yang tertuang dalam dokumen Asta Cita seperti ketahanan pangan, pelayanan kesehatan gratis, serta penyediaan layanan publik berbasis Hak Asasi Manusia.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) pun turut menjadi bagian dari komitmen ini.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi HAM, Ibnu Chuldun, menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan dan menekankan pentingnya membangun kesepahaman bersama antar lembaga untuk memperkuat perlindungan dan pemajuan HAM.
“Melalui audiensi ini, kami ingin menjalin kesepahaman bersama dengan seluruh unsur Forkopimda, termasuk Kodam Iskandar Muda, untuk mendorong penguatan perlindungan dan pemajuan HAM sebagai bagian dari prioritas Nasional,” ujar Ibnu Chuldun.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu strategis, di antaranya pelaksanaan Asta Cita poin pertama yang menitikberatkan pada pemajuan HAM secara berkelanjutan, serta rencana revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) untuk menyesuaikan dengan dinamika hukum dan politik di tingkat lokal.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, yang mendorong peran aktif kepala daerah dalam pemenuhan HAM melalui kebijakan strategis.
Menanggapi hal ini, Kasdam IM menyatakan kesiapan Kodam Iskandar Muda untuk terlibat aktif dalam penguatan koordinasi antar lembaga serta penanganan persoalan HAM melalui pendekatan kolaboratif.
“Aceh memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri, namun juga memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelesaikan persoalan HAM melalui pendekatan yang inklusif, berbasis kearifan lokal, dan menjunjung tinggi keadilan,” tegas Kasdam IM.
Ia juga berharap koordinasi seperti ini dapat terus ditingkatkan untuk mendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada penghormatan terhadap HAM.
Audiensi ini turut dihadiri Kapoksahli Pangdam IM, Para Asisten Kasdam IM, Kakumdam IM, Kapendam IM, Wadanpomdam IM, Staf Ahli Menko Bidang SDM dan Transformasi Digital Bapak Supartono, Staf Khusus Menteri HAM Stanislaus Wena.
Hadir juga Tenaga Ahli Madya Kedeputian I KSP Bapak Feri Kusuma, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi HAM Bapak Slamet Pramoedji, serta staf pendamping Deputi HAM lainnya.
Editor: Redaksi
