MITRABERITA.NET | Pernyataan PT PLN (Persero) yang menyebut pemulihan kelistrikan di Aceh telah mencapai 93 persen dan dipastikan “menyala seluruhnya” di hadapan Presiden Prabowo Subianto menuai kritik keras.
Akademisi dari Aceh, Dr. Samsuardi menilai klaim pemulihan pasokan listrik tersebut tidak sesuai kondisi lapangan dan merupakan bentuk pencitraan yang menyesatkan publik termasuk menipu Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Dr. Samsuardi, rangkaian janji PLN sejak Jumat hingga Ahad malam justru memperlihatkan ketidakseriusan dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat Aceh.
“Berbagai kebohongan diciptakan PLN. Mereka janji normal Jumat, lalu dikoreksi Sabtu, dan kembali berubah Minggu malam. Faktanya, di banyak kabupaten/kota listrik masih padam,” ujar Dr. Samsuardi, dalam keterangan tertulis kepada media ini, Senin 8 Desember 2025.
Hasil penelusuran tim akademisi tersebut menunjukkan bahwa hingga Ahad malam, pemadaman masih terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Meulaboh, Aceh Selatan, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tamiang, Subulussalam, dan beberapa daerah lainnya.
“Rakyat Aceh sudah tidak percaya. Mereka melihat janji PLN ini hanya untuk mencari muka di hadapan Presiden Prabowo,” tambahnya.
Dr. Samsuardi menegaskan persoalan listrik di Aceh bukan baru terjadi saat bencana banjir besar melanda provinsi tersebut. Sebaliknya, gangguan kelistrikan sudah sering dialami masyarakat jauh sebelum bencana.
Ia bahkan menyebut frekuensi pemadaman meningkat sejak ketegangan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut terkait polemik peralihan Pulau Singkil.
“Pemadaman telah sering terjadi sejak awal isu perselisihan soal Pulau Singkil mencuat. Ini bukan persoalan baru,” jelasnya.
Akademisi tersebut juga menilai skala kerusakan infrastruktur akibat banjir “super dahsyat” ini berpotensi lebih besar dibandingkan kerusakan saat Tsunami Aceh, meskipun jumlah korban jiwa tidak sebanyak bencana 2004.
Melihat kondisi kritis yang belum menunjukkan perbaikan signifikan, Dr. Samsuardi mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran PLN di Aceh.
“Kami mendesak Presiden Prabowo segera mencopot seluruh pejabat PLN yang menangani kelistrikan Aceh. Ganti dengan pejabat profesional dan kredibel agar kepercayaan publik bisa pulih,” tegasnya.
Ia menegaskan, di tengah bencana besar seperti ini, publik membutuhkan kejelasan dan pelayanan, bukan janji-janji yang terus berubah dan dianggap menyesatkan masyarakat.
Penulis: Hidayat Pulo | Editor: Redaksi
