MITRABERITA.NET | Provinsi Aceh dipastikan menjadi tuan rumah peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia tahun 2025 yang akan berlangsung di Banda Aceh pada 9–10 Desember 2025.
Kepastian ini disampaikan Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, setelah menerima kunjungan Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, bersama rombongan di Banda Aceh, Jumat 29 Agustus 2025.
Menurut Fadhlullah, penunjukan Aceh sebagai lokasi peringatan memiliki makna mendalam. Aceh tidak hanya memiliki catatan panjang tentang pelanggaran HAM akibat konflik bersenjata, tetapi juga menyimpan kisah keberhasilan membangun perdamaian yang kini menjadi rujukan dunia.
“Di Aceh ada korban konflik, ada sejarah panjang yang masih membekas. Bicara HAM di Aceh sangat kompleks. Tetapi dari sini pula lahir satu model perdamaian yang bisa menjadi pembelajaran bagi bangsa dan dunia,” ujarnya.
Fadhlullah menegaskan, perdamaian Aceh adalah warisan berharga yang harus dijaga. Lebih dari 30 tahun rakyat hidup dalam konflik yang meninggalkan luka mendalam.
Karena itu, ia mendorong agar implementasi penuh butir-butir MoU Helsinki dipercepat, sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat Aceh.
“Tidak ada kemenangan dalam peperangan. Yang ada hanya kerugian. Banyak orang tanpa dosa meninggal. Damai Aceh harus kita jadikan contoh bagi dunia, tapi jangan sampai sejarah perjuangan dan pengorbanan rakyat Aceh dilupakan,” tegasnya.
Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, menyebut alasan utama dipilihnya Aceh adalah karena provinsi ini memiliki catatan penting dalam sejarah konflik dan rekonsiliasi nasional. Momentum ini juga bertepatan dengan 20 tahun penandatanganan MoU Helsinki pada 2005.
“Kami ingin menjadikan Aceh sebagai contoh praktik baik penyelesaian konflik bagi bangsa Indonesia dan dunia. Agenda yang kita siapkan antara lain seminar, kegiatan budaya dalam konteks lokal Aceh, serta kunjungan ke situs-situs bersejarah,” ujar Atnike.
Ia menambahkan, acara ini akan melibatkan Pemerintah Aceh bersama lembaga-lembaga lokal, termasuk Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), universitas, hingga kelompok masyarakat sipil.
“Kami memohon dukungan penuh dari Pemerintah Aceh. Harapan kami, acara ini dapat dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya.
Selain memperingati Hari HAM Sedunia, kegiatan ini sekaligus menjadi refleksi 20 tahun perdamaian Aceh. Wagub Aceh menegaskan peringatan tersebut akan menjadi pengingat kolektif tentang pentingnya menjaga rekonsiliasi dan menolak segala bentuk upaya yang bisa mengganggu stabilitas Aceh.
“Mari kita ceritakan sejarah, jangan sampai hilang dari ingatan, tapi juga jangan saling menjatuhkan. Perdamaian Aceh adalah untuk republik yang aman dan damai,” ucapnya.
Pertemuan dengan Komnas HAM turut dihadiri Kepala BRA Jamaluddin, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Mahdi Efendi, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat, serta rombongan Komnas HAM RI.
Editor: Redaksi
