MITRABERITA.NET | Aceh menghadapi tantangan besar dalam beberapa tahun mendatang dengan berkurangnya secara transfer dana dari Pemerintah Pusat mulai tahun 2027.
Kondisi fiskal yang semakin ketat ini memaksa Pemerintah Aceh untuk lebih inovatif dalam mendanai pembangunan, sementara tuntutan ekonomi dan sosial terus meningkat.
Pemerintah Aceh diharapkan dapat memperluas ruang fiskal melalui skema pembiayaan kreatif, seperti penerbitan Sukuk Daerah atau program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Selain itu, meningkatkan peran investasi swasta menjadi prioritas utama untuk mengurangi ketergantungan pada belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat.
Untuk mengupas tantangan ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) menggelar Talk Show Ekonomi Aceh, yang menghadirkan sejumlah pakar ekonomi terkemuka. Diskusi ini membahas berbagai isu strategis yang dihadapi Aceh lima tahun ke depan.
Dr. Rustam Efendi, pengamat ekonomi Aceh, menyoroti kekuatan Aceh pada sektor primer, seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan.
Namun, ia menegaskan perlunya hilirisasi komoditas primer untuk meningkatkan nilai tambah, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Intinya adalah mengubah struktur ekonomi Aceh dari berbasis pertanian menjadi berbasis industri,” ujar Dr. Rustam, dalam keterangan yang diterima media, pada Rabu 22 Januari 2025.
Hal senada disampaikan Prof. Taufiq C. Dawood dari Universitas Syiah Kuala, yang menekankan pentingnya strategi untuk meningkatkan penerimaan daerah sambil menjaga efisiensi pengeluaran.
Dengan angka kemiskinan di Aceh yang masih mencapai 12%, pemerintah perlu fokus pada pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dr. Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist BSI, optimistis pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2025 bisa mencapai 5% atau lebih, melampaui beberapa provinsi di Sumatera.
Ia menyebut beberapa faktor pendukung, seperti harga energi yang positif, peningkatan konsumsi rumah tangga, dan stabilitas politik pasca-pilkada serentak 2024.
Selain itu, program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, dinilai mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bernilai tambah.
Sambil menunggu proses industrialisasi yang memakan waktu, sektor pariwisata disebut sebagai solusi cepat untuk mendongkrak ekonomi, hanya perlu dipoles agar lebih nyaman dan menarik bagi wisatawan domestik maupun internasional.
Dengan hilirisasi, investasi, dan optimalisasi sektor pariwisata, Aceh memiliki peluang untuk menjadi provinsi yang lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
