–iPhone, Pajero, Gorden, hingga Biaya Makan Minum Miliaran–
MITRABERITA.NET | Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan pada Biro Umum Kantor Gubernur Aceh tahun ini.
Berdasarkan data yang diperoleh dari laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tercatat sebanyak 138 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp 61.726.121.925.
Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur.
Namun, TTI menilai sejumlah item terlalu besar dan tidak mendesak di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang menurun akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Beberapa kegiatan yang disorot karena dianggap tidak prioritas antara lain:
- Pengadaan kendaraan dinas operasional Toyota Zenix senilai Rp 1,875 miliar
- Pengadaan kendaraan dinas operasional Pajero Sport sebesar Rp 3,85 miliar
- Mobil operasional lainnya Rp 3,5 miliar
- Pengadaan kamera untuk dokumentasi pimpinan Rp 200 juta
- Pengadaan iPad merek Apple Rp 60 juta
- Pengadaan iPhone untuk pimpinan Rp 140 juta
- Pengadaan tablet Rp 120 juta
- Perangkat alat komunikasi pimpinan Rp 199,8 juta
- Pengadaan Apple MacBook Rp 120 juta
- Gorden Pendopo Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing Rp 300 juta
- Belanja makan dan minum rapat mencapai Rp 6,618 miliar
- Makan dan minum aktivitas lapangan Rp 3,786 miliar
- Belanja pakaian jas/safari dan pakaian dinas lebih dari Rp 1,4 miliar
Pengadaan mobil dinas senilai Rp 9,225 miliar dinilai sangat tidak mendesak, mengingat kendaraan operasional Gubernur dan Wakil Gubernur telah dialokasikan sebelumnya berupa Toyota Alphard dan Toyota Camry.
Sementara itu, pengadaan alat komunikasi pimpinan yang menelan anggaran hingga Rp 639,8 juta dianggap berlebihan dan tidak mencerminkan efisiensi.
“Kebijakan Pemerintah Pusat yang melakukan efisiensi anggaran telah menyebabkan pengurangan dana untuk Aceh hingga Rp 317 miliar,” ungkap Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, Senin 21 April 2025.
“Sementara itu, Pemerintah Aceh justru mengalokasikan dana besar untuk kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan riil masyarakat Aceh saat ini masih banyak yang belum terpenuhi, seperti perbaikan infrastruktur jalan di pedesaan, pembangunan rumah layak huni, ketersediaan pupuk bersubsidi, jalan usaha tani, dan saluran irigasi.
TTI mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk mengevaluasi dan menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak penting dalam anggaran Biro Umum.
“Jika saja 30 persen dari total anggaran Biro Umum dapat dipangkas, maka penghematan sebesar Rp 18 miliar lebih dapat dialokasikan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Nasruddin.
