MITRABERITA.NET | Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) kembali mengkritik penggunaan syariat Islam sebagai alat kampanye oleh sejumlah calon pemimpin dalam Pilkada di Aceh tahun 2024.
SAPA menilai syariat Islam sering kali hanya dijadikan slogan kosong dalam visi dan misi para calon pemimpin, tanpa diiringi dengan komitmen nyata untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan dan tindakan mereka.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menegaskan bahwa syariat Islam seharusnya bukan sekadar alat untuk mendulang suara dalam pemilu, tetapi harus menjadi pedoman yang diterapkan dalam setiap kebijakan pemerintahan.
“Sudah terlalu sering kita melihat para calon pemimpin mengangkat syariat Islam dalam pidato mereka, tetapi setelah terpilih, janji tersebut hilang begitu saja. Syariat Islam seharusnya menjadi dasar dalam kebijakan, bukan sekadar ‘jualan’ politik,” kata Fauzan, Kamis 14 November 2024.
SAPA juga menyebutkan masalah utama dalam penerapan syariat Islam di Aceh terletak pada perilaku pejabat eksekutif dan legislatif yang masih banyak terlibat dalam praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang.
Hal ini, menurut SAPA, menyebabkan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil, serta memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Aceh.
“Korupsi merajalela, kebijakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat kecil, yang berdampak pada pengangguran, kemiskinan, tingginya angka perceraian, dan kriminalitas,” katanya.
“Banyak anak-anak yang menderita akibat kurangnya perhatian pada kesejahteraan mereka. Para koruptor ini tidak hanya merugikan rakyat secara materi, tetapi juga merusak tatanan sosial yang seharusnya kita jaga,” tegas Fauzan.
