MITRABERITA.NET | Dinamika kehidupan masyarakat saat ini ditandai dengan perubahan pesat yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi, globalisasi, serta pergeseran struktur sosial-ekonomi. Perubahan tersebut turut memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya masyarakat.
Perubahan itu juga berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat di Aceh Besar sebagai wilayah buffer zone (penyangga) Kota Banda Aceh. Kondisi tersebut membuat kehidupan masyarakat semakin heterogen.
Dampak kemajuan teknologi dan arus urbanisasi telah mendorong terjadinya interaksi sosial yang lebih intens di tengah masyarakat, salah satunya melalui terjalinnya hubungan kekerabatan lewat pernikahan atau perkawinan antar wilayah maupun antar suku.
Meningkatnya interaksi sosial warga melalui perkawinan antar wilayah turut berdampak pada tingginya kebutuhan biaya akomodasi dan transportasi yang harus dikeluarkan. Di sisi lain, kondisi tersebut juga memberikan konsekuensi ekonomi bagi aparatur gampong dalam memenuhi kewajiban pelayanan kepada masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, Forum Keuchik Kecamatan Ingin Jaya mewacanakan pengajuan permohonan legalitas penggunaan dana gampong untuk membiayai perjalanan dinas dalam provinsi bagi aparatur gampong yang menghadiri acara pernikahan atau perkawinan warganya di daerah lain.
Untuk mewujudkan gagasan tersebut, Sekretaris Forum Keuchik Ingin Jaya, Ir. Safwan M. Sabi, S.T., telah menyampaikan wacana itu kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Besar, Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si., di sela-sela kegiatan Retret Keuchik Aceh Besar 2026 yang berlangsung di Kota Jantho, pada Rabu (11/11/2026).
Kepada media ini, Safwan menyampaikan bahwa pihaknya berencana mengajukan permohonan agar penggunaan anggaran gampong (Dana Desa) untuk membiayai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam provinsi bagi keuchik dan perangkat gampong yang menghadiri prosesi pernikahan warga di daerah lain dapat memperoleh legalitas.
“Perubahan struktur sosial ekonomi dan perkembangan teknologi komunikasi saat ini, sehingga banyak warga kalangan muda yang terpaut dengan pasangannya dari daerah lain. Bila hingga terjadinya proses pernikahan, tentu akan melibatkan aparatur gampong pada prosesi pernikahan atau perkawinan tersebut. Kondisi inilah yang menjadi tuntutan tanggung jawab keuchik untuk hadir pada kegiatan tersebut. Di sinilah munculnya pengeluaran transportasi dan akomodasi bagi keuchik untuk hadir pada kegiatan warga tersebut,” ujar Safwan.
Menurut Safwan, yang juga menjabat sebagai Keuchik Gampong Pante, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, tidak semua keuchik memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Karena itu, untuk membantu aparatur gampong menanggulangi biaya tidak terduga tersebut, pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan legalitas penggunaan anggaran tersebut melalui Peraturan Bupati (Perbup).
“Kami selaku aparatur gampong tidak semua memiliki kemampuan ekonomi yang sama dan juga warga yang punya hajatan pun juga banyak yang tidak mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tersebut. Maka, kami minta Pemkab Aceh Besar bisa membantu melegalkan penggunaan dana desa untuk SPPD dalam provinsi bagi gampong yang nantinya dapat diakomodir dalam Peraturan Bupati Aceh Besar (Perbup),” jelasnya.
Saat ditanya mengenai respons Sekda Aceh Besar terhadap gagasan tersebut, Safwan mengakui bahwa Sekda menyambut baik wacana itu.
“Tentu Pak Sekda menyambut baik ide kita ini. Kan baru wacana yang kita sampaikan pada forum yang tidak resmi, tapi paling tidak beliau sudah mendengar. Mungkin wacana ini akan kita usulkan dengan surat resmi dan kita konsultasi juga dengan pihak MAA Aceh Besar. Bila ide ini dapat diakomodir dalam Perbup tahun ini, para keuchik dapat mengakomodirnya dalam rencana anggaran gampong tahun 2027,” tambahnya.
Sementara itu, Keuchik Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Bukhari, S.S.E., menyatakan dukungannya terhadap wacana yang digagas Forum Keuchik Ingin Jaya tersebut.
“Gagasan ini sangat brilian dan patut kita apresiasi. Ini ikhtiar untuk membantu masyarakat juga. Bila ini terwujud, warga tidak lagi dibebani pengeluaran biaya untuk para aparatur gampong yang ikut dalam acara pernikahan di kabupaten/kota lain dalam Provinsi Aceh. Saya pikir semua keuchik sangat setuju dan akan sangat terbantu semua pihak bila wacana ini terwujud,” pungkasnya.[]
