MITRABERITA.NET | Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) didampingi Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh membangun komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, terutama dalam membicarakan berbagai kepentingan dan agenda strategis yang berkaitan dengan Aceh.
Dalam pertemuan itu, Dek Fadh dan Haili Yoga berdiskusi dengan Yusril mengenai sejumlah isu yang berkaitan dengan arah pembangunan Aceh, kebijakan, regulasi, serta berbagai agenda yang menyentuh masa depan daerah.
Komunikasi di tingkat pusat dinilai penting bagi Aceh untuk memastikan berbagai kepentingan daerah dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat. Ruang dialog tersebut juga menjadi bagian dari koordinasi untuk mencari titik temu atas berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Acjudu
Dek Fadh menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, intensif, dan konstruktif antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan agar agenda strategis Aceh dapat dibahas secara bersama dan memperoleh dukungan kebijakan sesuai kebutuhan daerah.
Pertemuan dengan Yusril juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kerja antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Terlebih, berbagai agenda pembangunan membutuhkan dukungan regulasi serta koordinasi lintas kewenangan.
Bagi Aceh, komunikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan koordinasi administratif, tetapi juga menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan daerah dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional.
Dek Fadh bersama Bupati Aceh Tengah Haili Yoga juga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk memperluas ruang dialog mengenai tantangan dan peluang pembangunan Aceh ke depan, termasuk pentingnya kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan daerah.
Pemerintah Aceh berharap komunikasi semacam ini dapat terus terbangun secara berkelanjutan. Dengan koordinasi yang lebih intensif, berbagai agenda strategis Aceh diharapkan dapat dibicarakan bersama pemerintah pusat secara konstruktif.
Pertemuan di Jakarta itu menjadi salah satu langkah Pemerintah Aceh memperkuat jalur komunikasi pusat-daerah. Dari meja dialog tersebut, berbagai kepentingan Aceh dibawa ke ruang kebijakan nasional untuk dibahas bersama sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Editor: Redaksi
