MITRABERITA.NET | Massa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi unjuk rasa di depan Lapangan IRTI, dekat Halte Transjakarta Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Dalam aksi tersebut, para pemilik dan investor dapur MBG mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera mencabut moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Para peserta aksi menilai kebijakan moratorium telah menimbulkan kerugian besar bagi para investor yang telah menggelontorkan dana pribadi untuk membangun dapur MBG di berbagai daerah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T), Herwil Junaidi, menegaskan seluruh pembangunan dapur MBG dilakukan menggunakan modal pribadi para investor tanpa menggunakan dana pemerintah.
“Seluruh pembangunan menggunakan dana pribadi dari kawan-kawan semua, dana investor, tidak sepeser pun menggunakan dana negara,” ujar Herwil di sela aksi, seperti dilansir dari Kompas.com.
Menurutnya, kebijakan moratorium membuat ribuan dapur yang telah dibangun tidak dapat beroperasi. Akibatnya, para investor harus tetap menanggung berbagai biaya operasional meski belum memperoleh kepastian dari BGN.
Herwil mengaku banyak investor kini menghadapi tekanan finansial karena harus membayar cicilan kepada perbankan, utang kepada pihak pemberi pinjaman, hingga biaya pembangunan yang belum terselesaikan. Selain itu, mereka juga masih harus menanggung biaya listrik, internet, serta pemeliharaan dapur yang belum beroperasi.
Ia memperkirakan sekitar 6.000 dapur MBG saat ini masih belum dapat beroperasi akibat kebijakan moratorium. Sementara itu, sebanyak 645 SPPG telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada tahap pertama.
Herwil menilai kondisi tersebut telah menyebabkan kerugian yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dengan estimasi investasi setiap dapur berkisar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar, total dana yang telah tertanam dinilai sangat besar.
Ia berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai kelanjutan operasional dapur MBG. Menurutnya, apabila program tersebut tidak dapat dilanjutkan, pemerintah sebaiknya mengembalikan dana yang telah diinvestasikan sehingga para investor tidak terus menanggung beban finansial.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menyatakan BGN memberlakukan moratorium pembangunan dapur MBG sebagai bagian dari penataan program secara nasional.
Kebijakan itu diambil untuk memastikan distribusi SPPG lebih merata di seluruh daerah sekaligus meningkatkan kualitas dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar penyediaan makanan bergizi.
Selain melakukan evaluasi terhadap fasilitas dapur, BGN juga akan memperkuat pelatihan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Dapur yang dinilai belum memenuhi standar akan dikenai penghentian operasional sementara hingga dilakukan perbaikan.
BGN juga tengah menyiapkan skema alternatif pelaksanaan program MBG di wilayah 3T dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Aksi unjuk rasa tersebut menjadi bentuk desakan para investor agar pemerintah segera memberikan kepastian terkait masa depan program MBG, sehingga investasi yang telah mereka tanamkan dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi para pelajar di berbagai daerah.
Editor: Redaksi
