MITRABERITA.NET | Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan sementara pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI).
Namun di balik dukungan tersebut, muncul kekhawatiran mengenai nasib para investor dan pelaku usaha yang telah menanamkan modal dalam salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menilai langkah evaluasi dan moratorium diperlukan untuk memperbaiki tata kelola program MBG agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh mengabaikan kepentingan para mitra yang telah berinvestasi berdasarkan arahan dan kebijakan pemerintah.
“Kami menyetujui evaluasi dan moratorium dengan harapan selama masa transisi ini Badan Gizi Nasional benar-benar melakukan pembenahan yang positif, lebih akuntabel, transparan, dan memiliki tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan secara penuh kepada publik,” kata Rivai dalam keterangannya, pada Ahad (21/6/2026).
Menurut Rivai, banyak pengusaha yang telah mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk membangun fasilitas dapur, membeli peralatan operasional, serta merekrut tenaga kerja guna mendukung pelaksanaan program MBG. Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan kepastian terkait masa moratorium dan langkah mitigasi yang akan ditempuh.
“Moratorium tidak boleh dijalankan tanpa batas waktu yang jelas dan tanpa skema mitigasi bagi pelaku usaha yang telah menanamkan modal, membangun fasilitas, membeli peralatan, serta merekrut tenaga kerja berdasarkan arah kebijakan yang disampaikan pemerintah,” ujarnya.
APPMBGI juga meminta agar evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penghentian pembangunan dapur baru, tetapi mencakup seluruh aspek tata kelola program. Mulai dari sistem pengawasan, mekanisme pencairan dana kepada mitra, hingga standar kualitas dan keamanan pangan yang diterapkan di setiap dapur MBG.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Dayeng, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap lebih dari 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi sebelum membuka kembali pendaftaran titik baru.
Langkah tersebut diambil setelah BGN menemukan ketimpangan distribusi dapur MBG di sejumlah wilayah. Banyak dapur terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan aglomerasi, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum terlayani secara optimal.
Karena itu, BGN memutuskan menghentikan sementara pembukaan titik baru sembari melakukan pemetaan kebutuhan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Bagi para investor dan pelaku usaha, kebijakan moratorium ini menjadi ujian tersendiri. Di satu sisi, mereka mendukung upaya pemerintah memperbaiki tata kelola program. Namun di sisi lain, mereka berharap pemerintah tidak mengabaikan investasi yang telah digelontorkan demi menyukseskan program yang menjadi salah satu andalan Presiden dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Dengan besarnya investasi yang telah masuk dan tingginya ekspektasi terhadap program MBG, kepastian arah kebijakan pasca-moratorium menjadi hal yang dinantikan para pelaku usaha.
Mereka berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya menghasilkan perbaikan sistem, tetapi juga memberikan jaminan kepastian bagi mitra yang telah berkomitmen mendukung program strategis nasional tersebut.
Editor: Redaksi
