MITRABERITA.NET | Pemerintah Aceh bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama seluruh bupati dan wali kota se-Aceh di Aula Inspektorat Aceh, Selasa (19/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kasatgas KPK Wilayah I, Harun Hidayat, para bupati dan wali kota, kepala inspektorat kabupaten/kota, kepala SKPA, serta para sekretaris daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada sistem pengawasan, tetapi juga membutuhkan integritas, komitmen moral, dan kesadaran kolektif dari seluruh pemangku kepentingan.
“Pemberantasan korupsi juga butuh integritas, komitmen moral, dan kesadaran kolektif. Seluruh pemangku kepentingan harus berjalan seiring untuk pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Fadhlullah.
Dalam rapat tersebut, dibahas delapan area fokus pencegahan korupsi yang menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan KPK. Karena itu, Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi di seluruh sektor pemerintahan.
Wagub Aceh juga berharap adanya perhatian lebih serius dari seluruh kepala daerah, inspektorat, dan organisasi perangkat daerah agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.
“Upaya pencegahan korupsi harus terus diperkuat. Pemerintah Aceh berkomitmen menjalankan seluruh area yang telah ditetapkan,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Editor: Redaksi
