MITRABERITA.NET | Pemerintah resmi mengubah skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memfokuskan pemberian hanya pada hari sekolah. Kebijakan ini diambil setelah evaluasi lintas kementerian dan lembaga menemukan distribusi bantuan saat hari libur tidak berjalan efektif dan cenderung tidak tepat sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, skema baru tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas program sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh siswa yang menjadi sasaran utama.
“Dalam rangka perbaikan efektivitas pelaksanaan, yang sebelumnya enam hari termasuk hari libur, ternyata kurang efektif. Karena itu diputuskan MBG diberikan pada hari sekolah, lima hari dalam sepekan,” ujar Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas di Jakarta, pada Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, distribusi pada hari libur, termasuk saat periode libur Lebaran, dinilai tidak optimal karena banyak siswa tidak berada di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan penyaluran bantuan tidak maksimal dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
“Kalau libur Lebaran, pemberian juga tidak efektif. Jadi saat libur tidak ada lagi penyaluran MBG ke siswa, hanya diberikan pada hari sekolah,” jelasnya, seperti dilansir Kompas.com.
Meski demikian, pemerintah memastikan program MBG tidak sepenuhnya dihentikan saat masa libur sekolah. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 52.1 Tahun 2025 tentang Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Selama Libur Sekolah, distribusi tetap dilakukan untuk kelompok tertentu.
Kelompok prioritas yang dikenal sebagai 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, tetap menerima bantuan MBG selama enam hari dalam sepekan tanpa terpengaruh kalender akademik. Kebijakan ini diambil untuk menjaga pemenuhan gizi kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus.
Sementara itu, siswa dan santri masih memiliki peluang mendapatkan paket MBG selama libur, namun pelaksanaannya bersifat fleksibel dan bergantung pada kesiapan sekolah maupun pesantren dalam membuka layanan distribusi.
Perubahan skema ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus efisiensi anggaran, tanpa mengurangi tujuan utama program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia.
Editor: Redaksi
