MITRABERITA.NET | Menteri Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke wilayah Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara, Jumat (20/2/2026), didampingi Wakil Gubernur Aceh. Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan bantuan pemerintah pusat tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran.
Sepanjang agenda kunjungan, rombongan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Pemerintah Aceh melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari sahur bersama di Aceh Timur, salat Subuh berjamaah, salat Jumat, hingga pertemuan internal dengan jajaran pemerintah daerah.
Kehadiran Mendagri dan Wakil Gubernur Aceh dinilai memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan berbagai persoalan di lapangan, termasuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi.
Puncak kunjungan berlangsung di Dusun Kareung, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Di lokasi tersebut, Mendagri dan Wakil Gubernur Aceh menyerahkan bantuan langsung kepada warga terdampak. Selain menyalurkan bantuan, keduanya juga berdialog dengan masyarakat untuk mendengar secara langsung kebutuhan mendesak yang dihadapi warga.
Wakil Gubernur Aceh menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah pusat bersama pemerintah daerah merupakan bentuk komitmen bersama dalam memastikan masyarakat mendapatkan perhatian dan bantuan secara cepat.
“Kehadiran kami bersama Mendagri menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendampingi langkah-langkah pusat, memastikan bantuan cepat sampai, dan kondisi warga terpantau langsung,” ujarnya.
Rangkaian kunjungan kemudian ditutup dengan kegiatan buka puasa bersama serta pelaksanaan salat Magrib, Isya, dan Tarawih berjamaah di Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyerahkan santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan.
Kegiatan di Islamic Center turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir dan Wali Kota Lhokseumawe, sebelum rombongan kembali ke hotel.
Kunjungan kerja ini menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan kondisi masyarakat di daerah, sekaligus memastikan negara hadir langsung di tengah warga yang membutuhkan. []
