MITRABERITA.NET | Sekda Aceh M. Nasir menegaskan percepatan penanganan pascabencana sebagai prioritas utama Pemerintah Aceh guna memastikan masyarakat terdampak dapat menyambut bulan suci Ramadhan dengan aman dan layak.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi progres penanganan bencana yang digelar di Banda Aceh, pada Senin (16/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Sekda menekankan bahwa penyediaan hunian sementara (huntara) serta stabilitas kebutuhan logistik masyarakat menjadi fokus utama pemerintah. Hingga saat ini, sebanyak 6.060 unit huntara telah tersedia, namun masih terdapat warga yang bertahan di tenda darurat.
Nasir menegaskan, relokasi pengungsi ke hunian yang lebih layak harus segera dituntaskan. Menurutnya, hunian bukan sekadar tempat berteduh, melainkan bagian dari upaya menjaga martabat dan perlindungan masyarakat terdampak bencana.
“Tidak boleh ada masyarakat yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal. Percepatan relokasi dari tenda ke huntara harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain pembangunan huntara, pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan 104 unit hunian tetap (huntap) di wilayah Aceh Utara. Bagi warga yang masih menunggu pembangunan rumah permanen, pemerintah memastikan penyaluran Dana Tunggu Harian (DTH) sebesar Rp600.000 per orang tetap berjalan.
Sekda juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi anggaran bantuan agar tidak terjadi tumpang tindih antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dengan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Ia meminta seluruh distribusi bantuan logistik berbasis data terverifikasi yang diperbarui secara berkala. Koordinasi lintas instansi, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, harus diperkuat agar tidak ada wilayah terdampak yang terlewat dari bantuan.
Di sektor kesehatan, pemerintah memastikan layanan tetap optimal meskipun 307 dari 309 puskesmas telah kembali beroperasi. Penguatan layanan kesehatan difokuskan pada wilayah terdampak berat seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, serta Gayo Lues. Program trauma healing, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, juga menjadi perhatian utama pemerintah.
Sementara itu, di sektor pendidikan, pembangunan sekolah darurat di 13 lokasi telah mencapai progres 75 persen. Pemerintah turut menginstruksikan percepatan pemenuhan kebutuhan siswa seperti buku dan seragam melalui koordinasi lintas instansi.
Pemerintah Aceh juga menargetkan pemulihan akses jalan desa rampung dalam satu bulan ke depan. Pembangunan jembatan Bailey diprioritaskan sebagai solusi sementara, dengan target penyelesaian pada Juli mendatang.
Di sektor pengairan, uji alir Irigasi Jambo Aye mulai dilakukan untuk mengairi sekitar 7.000 hektare lahan persawahan pada akhir Februari 2026. Langkah ini dinilai strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menopang perekonomian petani.
Mengantisipasi potensi lonjakan harga bahan pokok, pemerintah berencana menggelar operasi pasar dalam waktu dekat. Selain itu, pemerintah juga akan mengajukan kebijakan khusus kepada Perusahaan Listrik Negara berupa penggratisan listrik selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak.
Sekda juga menyoroti peringatan cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika terkait potensi hujan lebat hingga 25 Februari 2026. Ia meminta seluruh tim SAR tetap siaga 24 jam serta memperkuat sistem mitigasi bencana berdasarkan pengalaman sebelumnya.
“Langkah-langkah ini harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar masyarakat dapat menjalankan Ramadhan dengan aman dan bermartabat,” pungkas Nasir. []
