MITRABERITA.NET | Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi tuan rumah pelaksanaan Pra Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Pra Rakerkomwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang digelar di kawasan Lampriet, Banda Aceh, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi antarkota guna menghadapi tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin, yang secara resmi membuka forum pra-raker tersebut. Turut hadir jajaran pejabat Pemerintah Kota Banda Aceh, delegasi pemerintah kota anggota Komwil I APEKSI, serta perwakilan perangkat daerah terkait.
Sebanyak 24 pemerintah kota yang tergabung dalam Komwil I APEKSI mengikuti kegiatan ini. Sebanyak 17 kota hadir secara langsung, sementara tujuh kota lainnya mengikuti secara virtual melalui Zoom Meeting.
Ketua panitia penyelenggara yang juga Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh, Yusnardi, menjelaskan Pra Rakerkomwil I APEKSI 2026 mengangkat tema “Kota Tangguh, Fiskal Kuat dan Kolaborasi Erat”. Tema tersebut mencerminkan pentingnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah.
Menurutnya, forum ini bertujuan menyusun dan mematangkan agenda strategis yang akan dibahas pada Rakerkomwil I APEKSI Tahun 2026, termasuk penentuan tuan rumah Rakerkomwil tahun 2027. Selain itu, forum juga diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk dibahas dalam Rakerkomwil April 2026 dan Rakernas APEKSI Juli 2026 mendatang.
Pra raker ini juga menjadi bagian dari persiapan teknis pelaksanaan Rakerkomwil I APEKSI yang dijadwalkan berlangsung pada 19–22 April 2026 di Banda Aceh.
Dalam sambutannya, Sekdako Jalaluddin menegaskan bahwa konsep kota tangguh bencana tidak hanya berkaitan dengan kesiapan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup tata kelola pemerintahan, kapasitas aparatur, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat.
Ia menilai peran perangkat daerah, khususnya unsur pemerintahan, BPBD, dan bidang kerja sama, sangat penting dalam memastikan kebijakan pembangunan berjalan adaptif terhadap potensi risiko bencana.
“Forum ini diharapkan mampu melahirkan kesamaan persepsi, pertukaran praktik terbaik antar daerah, serta langkah konkret dalam memperkuat kapasitas pemerintah kota dalam seluruh siklus penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi hingga rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Selain isu kebencanaan, Jalaluddin juga menyoroti tantangan fiskal daerah. Ia mengungkapkan, banyak pemerintah kota saat ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal akibat belanja pegawai yang telah melampaui 30 persen dari total APBD.
Menurutnya, diperlukan kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan efisien, sekaligus reformasi pelayanan perizinan berbasis digital untuk meningkatkan investasi daerah.
“Pelayanan perizinan yang cepat dan transparan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung program strategis, termasuk penanggulangan bencana,” katanya.
Melalui forum Pra Rakerkomwil I APEKSI ini, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antarkota dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan yang dinamis.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan latar belakang tema Kota Tangguh Bencana serta pembahasan teknis penyusunan agenda strategis Rakerkomwil I APEKSI 2026.
Forum ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan bersama yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan ketahanan kota secara berkelanjutan. []
