MITRABERITA.NET | Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Aceh, Mustafa Kamal, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh dan seluruh pemerintah kabupaten/kota atas dukungan nyata terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh.
Menurut Mustafa Kamal, keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan MBG sebagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh di bawah koordinasi Bapak Sekda beserta jajaran pemerintah kabupaten/kota. Dukungan ini menunjukkan bahwa MBG dipandang bukan hanya sebagai program pusat, tetapi sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujar Mustafa Kamal.
Ia menilai, sinergi lintas sektor yang telah terbangun, mulai dari penyediaan regulasi daerah, dukungan Satgas MBG, hingga penguatan rantai pasok bahan baku lokal, menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan program di lapangan.
“Ketika pemerintah daerah hadir secara aktif, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, maka dapur-dapur SPPG bisa bekerja lebih tenang, tertib, dan fokus melayani penerima manfaat,” tambahnya.
Dalam rapat koordinasi penyelenggaraan MBG bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Aceh, Koordinator Wilayah MBG, serta Kepala Satgas MBG kabupaten/kota, di Kantor Gubernur Aceh, pada Kamis 22 Januari 2026, Mustafa Kamal juga memberikan apresiasi khusus atas dorongan pemerintah daerah agar belanja bahan baku MBG memanfaatkan potensi lokal.
Baca: Pemerintah Aceh Dukung MBG Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menjamin ketersediaan bahan pangan segar dan berkualitas, tetapi juga memperkuat ekonomi petani, peternak, nelayan, serta UMKM di Aceh.
“Ini adalah bentuk keberpihakan nyata. MBG menjadi jembatan antara kebutuhan gizi masyarakat dan penguatan ekonomi daerah,” katanya.
Di sisi lain, Mustafa Kamal juga menegaskan tentang pentingnya keberlanjutan dukungan pemerintah daerah dalam hal sinkronisasi dan validasi data.
“Kami berharap dukungan penuh dari Bapak Sekda melalui Satgas MBG agar sinkronisasi data dapat segera diselesaikan. Dengan data yang terintegrasi, kita dapat memetakan kebutuhan dapur secara tepat.
Saat ini sudah ada sekitar 550 dapur yang beroperasi, namun jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk melayani lebih dari 1,8 juta penerima manfaat di Aceh,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa BGN Aceh siap bekerja cepat dan adaptif bersama pemerintah daerah untuk memperluas cakupan layanan MBG secara bertahap dan terukur.
“Kami optimistis, dengan komitmen pemerintah daerah yang terus menguat, MBG di Aceh akan menjadi contoh praktik baik nasional, di mana negara hadir, pemerintah daerah bergerak, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
