MITRABERITA.NET | Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh menyatukan langkah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat 19 Desember 2025.
Rakor ini menjadi forum strategis untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan terencana, terukur, dan berkelanjutan, menyusul kerusakan signifikan pada infrastruktur dasar dan terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Sejumlah kementerian dan lembaga tingkat pusat terlibat dalam rapat tersebut, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, Bappenas, hingga Kementerian Ekonomi Kreatif.
Dari unsur daerah, hadir Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir bersama para asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), staf ahli dan staf khusus Gubernur Aceh, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk TNI, Polri, dan Basarnas.
Sejumlah pejabat kementerian, termasuk Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengikuti rapat secara daring.
Rakor dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Nazib Faisal, bersama Sekda Aceh M. Nasir.
Dalam rapat tersebut dibahas empat agenda utama, yakni pelaksanaan tanggap darurat tahap II hingga 25 Desember 2025, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, penguatan mitigasi risiko bencana, serta kebutuhan dan skema pendanaan.
Sekda Aceh M. Nasir dalam paparannya mengungkapkan bahwa bencana banjir dan longsor telah menyebabkan kerusakan serius pada jalan, jembatan, jaringan air bersih, serta berbagai fasilitas umum. Dampak bencana juga dirasakan langsung oleh masyarakat melalui terhentinya aktivitas ekonomi dan terganggunya layanan publik.
Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh menangani bencana dengan sistem enam klaster sejak tanggap darurat tahap I hingga tahap II guna memastikan penanganan berlangsung terkoordinasi dan efektif.
M. Nasir menegaskan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah pusat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipercepat.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap dapat dirumuskan langkah-langkah konkret yang segera dilaksanakan di lapangan, sehingga pemulihan pascabencana berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah pusat telah hadir sejak fase tanggap darurat, bahkan ketika sejumlah wilayah masih terisolasi akibat terputusnya akses darat.
Dalam kondisi tersebut, distribusi bantuan dilakukan melalui jalur udara sembari mempercepat pembukaan akses darat. “Alat berat harus segera menembus titik-titik jalan yang terputus agar distribusi logistik kembali lancar,” tegas AHY.
Ia menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum terus didorong untuk mempercepat pembukaan jalan, pemulihan infrastruktur dasar, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan kembali rumah warga, termasuk relokasi ke kawasan yang lebih aman dari risiko bencana.
Dalam Rakor tersebut, AHY menyampaikan empat arahan utama, yakni sinkronisasi dan validasi data kerusakan antara pusat dan daerah, pendampingan kementerian dan lembaga dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), penyusunan roadmap rehab-rekon yang komprehensif dan realistis, serta monitoring dan evaluasi yang terbuka dan berkelanjutan.
Editor: Redaksi
