DINAMIKAUTAMA

Pengamat: Mualem Tidak Boleh Dibiarkan Bekerja Sendiri di Tengah Bencana Besar Aceh

×

Pengamat: Mualem Tidak Boleh Dibiarkan Bekerja Sendiri di Tengah Bencana Besar Aceh

Sebarkan artikel ini
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menangis saat wawancara dengan Najwa Shihab terkait Pemerintah Pusat belum menetapkan status Darurat Bencana Nasional. Foto: Tangkapan layar video

MITRABERITA.NET | Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Dr. Usman Lamreung, menegaskan bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), tidak boleh dibiarkan bekerja sendirian dalam menghadapi dampak bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurutnya, para wakil rakyat Aceh di Senayan memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk bersuara tegas dalam setiap kebijakan nasional yang menyangkut keselamatan warga Aceh.

“Mualem tidak boleh sendiri. Di Pusat ada wakil-wakil rakyat Aceh, baik di DPR maupun DPD. Mereka dipilih untuk bersuara,” tegas Dr. Usman Lamreung dalam keterangan yang diterima MITRABERITA.NET, pada Kamis 11 Desember 2025.

Usman menilai, tantangan utama anggota DPR/DPD RI asal Aceh berada pada ranah kebijakan. Karena itu, ketika muncul keputusan pemerintah pusat yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan penyelamatan warga, mereka wajib turun tangan.

“Mereka dipilih bukan untuk menjadi relawan. Pekerjaan utama mereka bukan bantuan sosial. Tugas utama mereka melawan narasi Pusat jika narasi itu sesat,” ujarnya.

Salah satu kebijakan yang dikritisi Usman adalah keputusan pemerintah menutup pintu bantuan asing dengan alasan menjaga harga diri bangsa. Menurutnya, argumen tersebut tidak hanya keliru, tetapi telah mengaburkan prioritas utama negara dalam konteks bencana besar.

“Menutup pintu bantuan asing dengan alasan harga diri bangsa adalah alasan sesat lagi menyesatkan. Harga diri bangsa ada pada keselamatan warga negara,” tegasnya.

Usman menambahkan, bila masih ada warga Aceh yang meninggal bukan semata karena banjir, tetapi akibat kelaparan atau keterlambatan bantuan, maka justru di situlah harga diri bangsa runtuh.

Ia mengingatkan bahwa skala bencana di Sumatera, dengan jumlah korban meninggal yang signifikan, adalah alarm kemanusiaan yang wajib ditanggapi secara serius oleh negara maupun komunitas internasional.

Untuk itu, ia menilai bahwa membuka akses bantuan asing merupakan langkah realistis dan sejalan dengan prinsip solidaritas global. “Dunia juga wajib bertanggung jawab setiap kali alarm kemanusiaan berbunyi keras,” jelasnya.

Usman menegaskan bahwa Gubernur Aceh telah menjalankan tugasnya dengan maksimal dalam koordinasi penanganan bencana. Namun beban sebesar ini, kata dia, mustahil dipikul sendirian.

“Untuk skala kerusakan sebesar ini, seluruh potensi bangsa Aceh harus bergerak bersama dengan pembagian tugas yang tegas. Bek meuron-ron (jangan saling menyalahkan, jangan jalan sendiri-sendiri),” tutupnya.

Penulis: Hidayat Pulo | Editor: Redaksi

Media Online