MITRABERITA.NET | Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, memastikan pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda terus bergerak menangani kelangkaan gas LPG subsidi yang melanda wilayah barat–selatan Aceh dalam beberapa hari terakhir. Kelangkaan ini terjadi akibat terhentinya distribusi dari Lhokseumawe sejak 27 November lalu.
Bupati Tarmizi menjelaskan bahwa ia bersama Dandim dan Kasat Reskrim telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Meureubo untuk memastikan kondisi pasokan di lapangan.
“Sumber LPG untuk lima kabupaten di barat selatan berasal dari Lhokseumawe. Sejak tanggal 27 hingga hari ini belum ada pengiriman karena terhambat di kawasan Bireuen dan Pidie Jaya yang masih terdampak bencana,” ujar Bupati Tarmizi.
Menurutnya, kondisi ini menyebabkan pasokan ke sejumlah pangkalan menjadi tersendat dan memicu panic buying di masyarakat. Namun, pemerintah memastikan upaya percepatan distribusi sedang dilakukan.
“Pertamina saat ini sedang berupaya mendatangkan LPG dari Pangkalan Susu. Jika lancar, distribusi akan kembali normal dalam waktu dekat. Kami minta masyarakat bersabar beberapa hari ini,” jelasnya, dikutip MITRABERITA.NET, Rabu 3 Desember 2025.
Selain terkendalanya pasokan, pemerintah daerah juga menemukan maraknya pengecer yang menjual LPG subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Meski harga resmi hanya Rp18.000, sejumlah penjual nekat membanderol hingga Rp130.000.
“Masih ada stok LPG di sejumlah pangkalan. Namun ada yang menjual di atas HET, antara Rp70.000 sampai Rp130.000. Ini jelas pelanggaran,” tegas Bupati.
Ia menegaskan tidak akan mentolerir oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk meraup keuntungan.
“Jika masih ditemukan yang nakal, akan kami tindak tegas. Masyarakat boleh melaporkan kepada kami jika menemukan LPG dijual di atas harga HET dengan tujuan mencari kesempatan dalam kesempitan. Laporkan segera!” katanya.
Pemkab Aceh Barat bersama aparat penegak hukum memastikan pengawasan akan terus diperketat. Sidak akan dilanjutkan ke berbagai titik distribusi untuk memutus praktik penimbunan maupun permainan harga.
Bupati Tarmizi juga kembali menegaskan bahwa stabilisasi distribusi dan penegakan hukum adalah prioritas utama hingga kondisi kembali normal.
Editor: Redaksi
