—Ketahuan Kutip Dana Pengurusan Jenazah Korban Bencana—
MITRABERITA.NET | Setelah mencuat ke publik dan menuai kecaman luas, manajemen Rumah Sakit Cut Meutia (RSUD CM) Aceh Utara akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi terkait dugaan pengutipan biaya pengurusan jenazah korban banjir yang sebelumnya ramai diberitakan dan viral di media sosial.
Klarifikasi tersebut disampaikan melalui grup WhatsApp media newsRB Aceh, pada Selasa 2 Desember 2025, yang menjelaskan bahwa kejadian itu merupakan murni miskomunikasi antara petugas lapangan dan pihak manajemen rumah sakit.
Dalam pernyataannya, pihak rumah sakit berdalih bahwa dugaan pengutipan biaya pengurusan jenazah korban bencana alam itu tidak pernah mendapatkan instruksi dari manajemen maupun Direktur RSUD Cut Meutia.
“Assalamualaikum wr wb, mohon izin meluruskan masalah. Kejadian tadi malam merupakan murni miskomunikasi dari petugas ke manajemen. Ibu Direktur dan Pemkab selalu berkoordinasi tentang penanganan banjir ini, tetapi si petugas tanpa koordinasi melakukan tindakan dan mengambil keputusan sendiri,” demikian disampaikan pihak RSUD CM dalam klarifikasi tersebut.
Pihak RSUD Cut Meutia juga menegaskan bahwa tidak ada lagi pemungutan biaya apa pun kepada keluarga jenazah korban banjir. Seluruh layanan darurat, termasuk ambulans hingga penggalian kubur bagi jenazah tanpa identitas, disebut sudah ditanggung sepenuhnya oleh rumah sakit bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
Manajemen Datangi Rumah Duka, Meminta Maaf dan Kembalikan Uang
Di pagi hari, manajemen RSUD CM yang terdiri dari Wakil Direktur, Kepala Bidang, serta Kepala Instalasi langsung berangkat ke rumah duka di Grugok untuk menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengembalikan uang yang sempat diberikan keluarga.
“Tidak ada pengutipan apa pun. Uang keluarga akan dikembalikan penuh,” tegas pernyataan tersebut, yang dikutip MITRABERITA.NET, Rabu 3 Desember 2025.
Sebelum klarifikasi muncul, kasus ini menyita perhatian publik setelah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Cahaya Keadilan Rakyat Aceh (CaKRA) mengecam dugaan pengutipan biaya sebesar Rp3 juta kepada keluarga jenazah korban banjir.
Ketua YLBH CaKRA, Fakhrurrazi, bahkan menyebut tindakan dari pihak rumah sakit itu tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan di tengah masa darurat bencana.
Ia menegaskan seluruh layanan darurat, termasuk pemulasaraan jenazah, harus gratis berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
“Di saat masyarakat sedang mengalami tekanan psikologis dan kehilangan, pengutipan biaya justru dilakukan. Tindakan tersebut tidak etis dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi bencana,” ujarnya kepada media ini, Senin malam 1 Desember 2025.
YLBH CaKRA juga menyebut pihak keluarga sempat mendapat ancaman bahwa jenazah tidak akan dipulangkan jika biaya yang diminta sebanyak Rp 3 juta tidak dibayar, sehingga memunculkan kemarahan publik di berbagai platform media sosial.
Minta Pemda Evaluasi dan Perketat Pengawasan
Atas kejadian ini, YLBH CaKRA mendesak Pemerintah Aceh Utara untuk melakukan evaluasi internal serta memastikan seluruh fasilitas layanan darurat benar-benar terbebas dari pungutan dalam situasi bencana.
Kasus ini sekaligus memunculkan pertanyaan serius mengenai standar pelayanan publik di tengah kondisi darurat.
Klarifikasi yang disampaikan manajemen RSUD Cut Meutia itu menjadi respons pertama setelah sorotan publik memuncak. Rumah sakit menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan pelayanan maksimal tanpa biaya kepada seluruh korban bencana.
Dengan langkah proaktif mendatangi keluarga korban dan mengembalikan uang yang telah terlanjur diberikan, pihak RS berharap masalah ini tidak lagi menimbulkan kegaduhan dan dapat menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki koordinasi internal ke depan.
Penulis: Hidayat Pulo | Editor: Redaksi
