ACEH boleh saja bermimpi besar soal akselerasi ekonomi, peluang investasi, dan pembangunan kawasan industri. Namun ada satu fakta yang menampar realitas itu tanpa ampun: listrik yang hidup–mati tanpa pola, tanpa pengumuman, dan tanpa penjelasan.
Persoalan klise ini terus berulang, seolah menjadi takdir yang tak bisa diubah. Sayangnya, bagi pelaku ekonomi dan calon investor, ini bukan sekadar ketidaknyamanan, ini adalah sinyal bahaya.
Dalam dunia investasi, kepastian adalah modal utama. Investor bisa menerima infrastruktur yang masih berkembang atau birokrasi yang kadang lambat, selama fondasi dasar tetap stabil.
Ketidakandalan pasokan listrik adalah bentuk ketidakpastian paling fatal. Bagaimana mungkin Aceh berbicara soal industri pengolahan, manufaktur, atau ekspor ketika listrik padam seperti rutinitas orang sakit yang wajib minum obat sehari tiga kali?
Selama bertahun-tahun pemerintah Aceh mempromosikan sektor potensial, baik sektor perikanan, energi terbarukan, agribisnis, hingga kawasan industri. Namun promosi ini terdengar timpang ketika fondasi ekonomi modern, yakni listrik, tidak mampu memberi jaminan stabilitas.
Padamnya listrik berulang tanpa penjelasan hanya menghasilkan satu kesimpulan di mata investor: Aceh belum siap. Mesin industri rusak, bahan baku terbuang, aktivitas produksi terhenti, kontrak ekspor terancam gagal, dan semua itu tidak bisa ditebus hanya dengan permintaan maaf atau alasan teknis yang berulang-ulang.
Jika pemerintah serius ingin membangun iklim investasi, maka sektor energi harus menjadi prioritas nomor satu. PLN dan pemangku kepentingan energi tak boleh hanya bersikap reaktif; mereka harus hadir sebagai garda terdepan pembangunan ekonomi Aceh yang transparan, modern, dan bertanggung jawab.
Yang membuat situasi semakin buruk adalah minimnya keterbukaan informasi kepada publik. Di era teknologi, masyarakat dan pelaku usaha masih sering menerima pemberitahuan pemadaman secara mendadak, bahkan setelah terjadi pemadaman. Investor yang membutuhkan kepastian jadwal produksi tidak memiliki akses pada data atau roadmap perbaikan yang dapat diandalkan.
Jawaban yang muncul pun selalu sama: gangguan jaringan, perawatan, kendala teknis. Tidak ada analisis mendalam, tidak ada rencana aksi jangka panjang, dan tidak ada komitmen publik yang dapat diuji. Seolah-olah gangguan listrik adalah kejadian alamiah yang tak perlu ditanggapi serius.
Padahal, transparansi adalah obat paling dasar, dan sampai hari ini, itu pun belum diberikan.
Kita bukan ingin menyalahkan siapapun, melainkan untuk mengingatkan bahwa sektor energi adalah pilar ekonomi daerah. Pemerintah Aceh tidak boleh hanya menerima laporan dan menunggu penjelasan dari PLN.
Pemerintah harus mengambil kendali: mengawasi, menekan, dan memastikan adanya perbaikan struktural yang konkret.
Aceh tidak boleh terus membiarkan nasib ekonominya ditentukan oleh jaringan listrik yang rapuh. Jika stabilitas energi tidak dijadikan prioritas, maka narasi pembangunan dan investasi hanyalah retorika kosong.
Investor datang karena melihat potensi. Mereka bertahan karena melihat konsistensi. Aceh punya potensi besar —sumber daya alam, tenaga kerja, posisi strategis. Namun tanpa konsistensi pada aspek mendasar seperti listrik, potensi tersebut berubah menjadi risiko, bukan peluang.
Tabiat listrik hidup–mati bukan lagi sekadar gangguan teknis; ini ancaman langsung terhadap masa depan ekonomi Aceh.
Jika tidak dihentikan sekarang, Aceh bisa kehilangan momentum, kehilangan peluang, bahkan kehilangan kepercayaan, sesuatu yang jauh lebih mahal daripada biaya perbaikan jaringan listrik.
Aceh harus memilih, membiarkan listrik padam meredupkan masa depan, atau menyalakan kembali harapan dengan sistem energi yang stabil dan dapat dipercaya.
