MITRABERITA.NET | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti persoalan serius yang masih menghantui pelaksanaan program pembangunan di daerah, yaitu korupsi dan lemahnya tata kelola anggaran publik.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin 20 Oktober 2025, Purbaya mengungkapkan bahwa praktik penyimpangan anggaran masih banyak terjadi, mulai dari jual-beli jabatan, gratifikasi, hingga proyek fiktif BUMD di sejumlah daerah.
“Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus daerah –audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola ini belum selesai,” tegasnya, seperti dilansir Kompas.com.
Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 pun memperkuat peringatan tersebut. Skor nasional hanya mencapai 71,53, di bawah target pemerintah sebesar 74 poin. Bahkan, mayoritas pemerintah provinsi dan kabupaten masih masuk kategori “zona merah” atau daerah dengan risiko korupsi tinggi.
“Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69, jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya juga dimarahin kalau ngomong,” ujarnya dengan nada setengah bercanda.
Purbaya menegaskan, jika korupsi tak segera diberantas, program pembangunan akan terus bocor di tengah jalan, membuat pertumbuhan ekonomi tak pernah benar-benar terasa oleh masyarakat.
Ia juga mengingatkan para kepala daerah agar mengelola uang publik secara hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab, karena keberhasilan ekonomi nasional sangat bergantung pada efektivitas birokrasi di tingkat daerah.
“Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh,” ujarnya.
Menurutnya, keuangan publik yang sehat dan bebas dari praktik korupsi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga pondasi bagi pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di seluruh Indonesia.
“Yang paling penting untuk saya adalah saya punya landasan untuk bilang ke atas –daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin,” tandas Purbaya.
Editor: Redaksi
