MITRABERITA.NET | Polemik razia kendaraan berplat Aceh (BL) yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terus menuai reaksi. Kali ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) turut angkat bicara.
Anggota Komisi III DPRA yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRA, Armiyadi, bahkan mendesak seluruh perusahaan yang beroperasi di Aceh untuk wajib menggunakan plat nomor BL, bukan plat luar daerah.
Menurutnya, tindakan Gubernur Sumut yang mengarahkan razia kendaraan berplat Aceh merupakan langkah yang tidak tepat dan bisa menimbulkan ketegangan antarwilayah.
“Kami juga meminta kepada seluruh perusahaan di Aceh agar memakai plat nomor wilayah Aceh yaitu BL. Jangan lagi ada perusahaan yang menggunakan plat non-Aceh seperti BK, B, dan lainnya,” ujar Armiyadi, dalam keterangan tertulis kepada media ini, Senin malam 29 September 2025.
Ia menilai, keengganan perusahaan besar di Aceh menggunakan plat BL merugikan daerah. Pasalnya, banyak kendaraan berat, seperti truk angkutan barang dan CPO, yang beroperasi di Aceh dengan plat luar, sehingga pajak dibayarkan ke provinsi lain.
Padahal, jalan-jalan yang rusak akibat beban kendaraan justru berada di wilayah Aceh. “Jalan raya kita rusak oleh transportasi berat, tapi pajaknya dinikmati daerah lain. Ini jelas tidak adil,” tegas Armiyadi.
Fenomena dominasi kendaraan berplat luar Aceh, tambahnya, kerap terlihat di kawasan perbatasan Aceh–Sumut. Hal ini, menurut DPRA, harus segera ditertibkan demi menjaga kedaulatan fiskal dan identitas Aceh.
Armiyadi juga menegaskan, jika Sumut berani melakukan razia terhadap kendaraan berplat BL, maka bukan tidak mungkin masyarakat Aceh akan melakukan langkah serupa.
“Kalau di Sumut Gubernur yang turun ke jalan, di Aceh bisa jadi masyarakat yang turun melakukan sweeping kendaraan non-BL. Ini tentu berbahaya dan harus dicegah,” imbuhnya.
Editor: Redaksi
