MITRABERITA.NET | Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, menerima kunjungan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Irjen Pol Edi Mardianto, di ruang kerjanya, Kamis 11 September 2025.
Kunjungan itu dalam rangka pemantauan langsung pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di Aceh Besar. Irjen Pol Edi Mardianto menegaskan bahwa pemantauan Siskamling ini merupakan perintah langsung Mendagri, Prof. Tito Karnavian.
Beberapa hari terakhir, Mendagri memang menugaskan pejabat Eselon I untuk turun ke daerah guna memastikan jalannya penguatan keamanan lingkungan di tingkat desa hingga RT/RW. Aceh menjadi salah satu prioritas kunjungan, mengingat sejarah konflik dan kompleksitas sosial yang ada.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kasatpol PP dan WH Provinsi Aceh, Jalaluddin, serta Kasatpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar, Muhajir. Kehadiran mereka menandakan bahwa penguatan Siskamling bukan sekadar instruksi pusat, tetapi juga harus diintegrasikan dengan peran aktif pemerintah daerah.
Dalam keterangannya, Irjen Pol Edi Mardianto menyebutkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK tanggal 3 September 2025.
Surat edaran itu memuat tiga poin utama, yaitu: meningkatkan peran Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, mengaktifkan kembali pos ronda serta meningkatkan kewaspadaan dini di tingkat RT/RW, dan mengoptimalkan pelaporan berbasis digital melalui Sistem Informasi Manajemen Pelindungan Masyarakat (SIM Linmas).
“Pelaksanaan SE Mendagri ini harus benar-benar melibatkan masyarakat. Instrumennya adalah Siskamling, wadahnya Satlinmas, sementara pemerintah daerah berfungsi sebagai pengarah sekaligus pengawas. Ini demi menciptakan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan,” ujar Irjen Pol Edi Mardianto.
Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, menyambut baik langkah pemerintah pusat yang mendorong revitalisasi Siskamling. Ia menyebutkan bahwa Pemkab Aceh Besar telah menyiapkan program Pageu Gampong atau Pagar Gampong sebagai model kearifan lokal dalam menjaga keamanan lingkungan.
“Program Pageu Gampong akan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah pencurian, peredaran narkoba, hingga tindak kriminal lainnya. Dengan sinergi antara masyarakat dan aparat, kita ingin menciptakan kondisi yang lebih aman dan kondusif di Aceh Besar,” jelas Bupati Muharram Idris.
Namun, Bupati juga mengingatkan bahwa penguatan sistem keamanan tidak bisa dilepaskan dari aspek kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Aceh yang pernah dilanda konflik berkepanjangan dan musibah tsunami besar, sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
“Kita berharap perhatian tidak hanya berhenti pada sektor keamanan, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi masyarakat. Penguatan usaha kecil, pemerataan pembangunan infrastruktur, hingga penciptaan lapangan kerja harus dipercepat, agar masyarakat merasakan kehadiran negara secara utuh,” tegasnya.
Lebih jauh, Bupati menilai bahwa penguatan Siskamling melalui SE Mendagri ini harus menjadi pintu masuk bagi pemerintah pusat untuk memahami persoalan riil di tingkat gampong. Mulai dari persoalan pengangguran, maraknya narkoba, hingga lemahnya fasilitas keamanan di tingkat desa.
“Intinya, masyarakat Aceh saat ini membutuhkan perhatian yang lebih besar lagi dari pemerintah pusat. Kami percaya, dengan sinergi yang kuat, Aceh Besar bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun keamanan berbasis masyarakat,” pungkasnya.
Kunjungan pejabat Kemendagri ke Aceh Besar ini diharapkan tidak hanya sekadar seremonial, melainkan mampu melahirkan langkah konkret untuk meningkatkan rasa aman, memperkuat partisipasi masyarakat, sekaligus menggerakkan pembangunan yang berkeadilan di Tanah Rencong.
Editor: Redaksi
