MITRABERITA.NET | Tokoh pejuang Aceh, Usman Abdullah alias Usman Tambo menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang menyoroti belum maksimalnya implementasi butir-butir perjanjian damai (MoU) Helsinki.
Usman Tambo menilai, pernyataan Mualem yang menyebut baru sekitar 30 persen janji-janji perdamaian dijalankan pemerintah pusat merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan.
Menurutnya, perdamaian Aceh yang sudah berusia dua dekade harus dijaga dengan penuh keseriusan, tidak hanya dengan retorika seremonial, tetapi juga realisasi nyata dari seluruh komitmen yang telah ditandatangani di Helsinki pada tahun 2005 silam.
“Pernyataan Mualem itu sangat tepat. MoU Helsinki adalah pondasi damai Aceh, tetapi jika butir-butir perjanjian tidak dituntaskan, maka rasa keadilan bagi rakyat Aceh, khususnya mantan kombatan, akan terus terganggu. Sudah 20 tahun perdamaian, tapi baru 30 persen terealisasi,” tegas Usman Tambo dalam keterangannya, Ahad 17 Agustus 2025.
Panglima KPA Wilayah Pidie itu menilai, pemerintah pusat seharusnya lebih konsisten dalam menjalankan kesepakatan, karena perdamaian Aceh bukan hanya milik Aceh, melainkan milik bangsa Indonesia secara keseluruhan.
“Perdamaian Aceh adalah perdamaian Indonesia. Jika janji-janji yang disepakati dalam MoU Helsinki tidak dijalankan dengan sepenuh hati, maka itu sama saja dengan mengabaikan sejarah dan pengorbanan rakyat Aceh,” tambahnya.
Lebih jauh, Usman Tambo juga mendukung penuh wacana Mualem yang berencana meminta dana abadi untuk eks kombatan GAM kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, dana tersebut bisa menjadi solusi konkret untuk memastikan kesejahteraan para mantan pejuang yang selama ini menunggu realisasi program dari pusat.
“Jika pengadaan lahan berlarut-larut karena masalah birokrasi, dana abadi bisa menjadi pilihan rasional. Dengan skema yang tepat, dana ini bisa dikelola secara berkelanjutan demi kesejahteraan eks kombatan dan keluarga mereka, sekaligus menjaga stabilitas dan perdamaian di Aceh,” tuturnya.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk tetap bersabar, menjaga komitmen perdamaian, dan tidak terprovokasi oleh dinamika politik yang bisa melemahkan persatuan.
“Dua puluh tahun perdamaian adalah anugerah. Tapi jangan biarkan perdamaian ini berjalan setengah hati. Pemerintah pusat harus menepati janji, dan kita di Aceh harus terus mendorong agar setiap butir perjanjian benar-benar dijalankan,” pungkasnya.
Penulis: Hidayat | Editor: Redaksi
