MITRABERITA.NET | Hari penutupan Kongres ke-VI PDI Perjuangan di Bali pada Sabtu 2 Agustus 2025 menjadi momen penting, bukan hanya karena kehadiran kembali Sekjen Hasto Kristiyanto yang bebas dari tahanan KPK, tetapi juga karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara resmi menyatakan sikap politik partainya terhadap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pidato yang penuh ketegasan dan muatan ideologis di hadapan ribuan kader, Megawati menegaskan bahwa PDIP tidak akan menjadi oposisi, namun juga tidak bergabung dalam barisan kekuasaan secara membabi buta.
“PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” tegas Presiden ke-5 Republik Indonesia itu, disadur dari pidato Megawati.
Pernyataan Megawati ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik mengenai arah politik PDIP pasca Pemilu 2024 dan pembebasan Hasto melalui amnesti Presiden Prabowo yang disetujui DPR.
Lebih jauh, Megawati menegaskan identitas partainya sebagai partai ideologis yang berpijak pada nilai-nilai perjuangan rakyat dan prinsip moralitas politik.
“Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” ujarnya, yang langsung disambut tepuk tangan para kader yang memenuhi ruangan Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).
PDI Perjuangan akan mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan tersebut berpihak pada rakyat. Namun, ia memberi isyarat tegas bahwa partainya tidak akan ragu mengkritik bahkan menentang bila pemerintah melenceng dari cita-cita Pancasila dan prinsip keadilan sosial.
“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun, kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” ucap Megawati penuh penekanan.
Pernyataan ini menjadi sinyal jelas bahwa PDIP mengambil posisi sebagai watchdog atau pengawas kekuasaan yang kritis namun konstruktif. Megawati pun menegaskan bahwa sikap partai tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan, melainkan oleh prinsip.
Keberpihakan PDIP, menurutnya, bukan ditentukan oleh jabatan di kabinet, tetapi oleh nilai-nilai kebenaran dan moralitas politik yang diwariskan oleh Sang Proklamator, Bung Karno.
Dalam suasana yang masih hangat oleh momen haru kembalinya Hasto ke panggung partai, pidato Megawati menjadi penegasan arah politik PDIP ke depan: tetap konsisten, berpihak pada rakyat, dan bersuara kritis untuk menjaga marwah demokrasi Indonesia.
Editor: Tim Redaksi
