MITRABERITA.NET | Persoalan menumpuknya tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan jasa medis tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) akhirnya memaksa Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, turun tangan langsung.
Aksi unjuk rasa ratusan nakes yang digelar di lobi utama Kantor Gubernur Aceh, Jumat 18 Juli 2025, menjadi puncak dari seluruh rasa kekecewaan yang tak kunjung terjawab oleh manajemen rumah sakit.
Para nakes menuntut pencairan hak-hak mereka yang hingga kini belum diterima, yakni TPP dan remunerasi, yang seharusnya menjadi bagian dari bentuk apresiasi terhadap layanan dan dedikasi mereka di fasilitas kesehatan terbesar di Aceh itu.
Aksi ini turut menarik perhatian publik, mengingat RSUDZA adalah rumah sakit rujukan utama di Aceh yang selama ini memang kerap menjadi sorotan publik terkait dengan berbagai persoalan pelayanan.
Wagub Fadhlullah, turun langsung menemui massa. Dalam dialog terbuka, ia menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada regulasi administratif, bukan ketiadaan dana.
Menariknya, selain didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Biro Pembangunan Aceh, dan perwakilan Bappeda, turut hadir dalam kesempatan itu Direktur RSUDZA, yang tak mampu menyelesaikan persoalan nakes dengan cara-cara yang baik.
“Dananya sudah standby, yang menjadi masalah adalah regulasi atau aturan. Aturan ini sudah keluar sejak lama, bahkan sebelum kami menjabat. Dalam aturan itu, harus memilih salah satu di antara keduanya, yaitu antara TPP atau remunerasi,” jelasnya di hadapan para tenaga kesehatan.
Pernyataan ini secara tidak langsung menyoroti lemahnya koordinasi dan komunikasi dari pihak RSUDZA yang selama ini dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan, hingga harus menyeret keterlibatan pejabat tinggi di lingkup Pemerintah Aceh.
Namun begitu, Wagub komitmen pemerintah akan memperjuangkan dan memenuhi tuntutan para nakes, dengan catatan tetap mengikuti ketentuan hukum dan prosedur administratif yang berlaku.
“Kami sepakat dengan Bapak dan Ibu semua. Akan kami usahakan semuanya berjalan secepat dan sebaik mungkin,” ujarnya.
Fadhlullah mengimbau para tenaga kesehatan untuk tetap tenang dan tidak meninggalkan pelayanan kepada masyarakat, seraya mengungkap pemerintah serius dalam menangani persoalan ini.
“Kami sangat menghargai perjuangan dan peran vital para nakes. Komunikasi yang baik tetap harus dikedepankan,” tegasnya, di hadapan Direktur RSUDZA yang terlihat hanya mampu berdiri lesu.
Kejadian ini menjadi tamparan serius bagi manajemen RSUDZA. Ketidaksanggupan menyelesaikan persoalan internal hingga berujung aksi massa dan intervensi Wakil Gubernur menunjukkan bahwa perlu pembenahan struktural dan kepemimpinan yang lebih tanggap di lingkungan rumah sakit pelat merah tersebut.
Editor: Tim Redaksi
