MITRABERITA.NET | Penangkapan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting alias Topan Ginting oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap proyek jalan, memicu sorotan publik terhadap Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang dikenal sebagai sosok dekat dengan Topan.
Namun, analis kebijakan publik Said Didu menilai bahwa menantunya Presiden Joko Widodo itu tidak akan tersentuh hukum, meski lingkaran terdekatnya mulai diproses secara pidana.
“Saya justru menyatakan Bobby pasti aman, pasti aman,” tegas Said Didu dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Teman Dekat Terjerat Korupsi, Gubernur Bobby Terancam? yang tayang di iNews, pada Selasa 8 Juli 2025.
Said Didu secara terang-terangan mengungkapkan lima alasan mengapa ia meyakini Bobby Nasution tidak akan dijerat hukum, meskipun kasus dugaan korupsi menyentuh pejabat tinggi di lingkup pemerintahannya.
“Hampir semua orang dekat kekuasaan itu tidak pernah bisa disentuh hukum. Bobby termasuk orang yang sangat dekat kekuasaan, dia menantu Presiden ketujuh Jokowi yang kini sangat dihormati oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.
Said Didu menyebut bahwa dalam praktik politik saat ini, siapa pun yang menyumbang suara, dana, atau pengaruh bagi kekuasaan nyaris tidak pernah tersentuh oleh aparat penegak hukum.
Ia juga menyebut Bobby sebagai bagian dari jaringan oligarki kekuasaan yang sulit ditembus hukum. “Contohnya Kepala Desa Kohod Arsin dalam kasus pagar laut Tangerang. Ditangkap, tapi dibebaskan karena dia bagian dari oligarki. Apalagi ini Bobby, gubernur, bukan kepala desa,” tegasnya.
Menurut Said Didu, pihak ketiga yang tidak akan pernah dijerat hukum adalah buzzer atau tokoh publik yang membantu membentuk opini untuk kekuasaan, mereka juga tidak akan dijerat pidana.
Said Didu juga menyoroti struktur KPK yang masih dianggap rentan terhadap tekanan politik. “Pimpinan KPK sekarang dipilih oleh Jokowi, banyak dari mereka adalah polisi aktif. Jadi kalau macam-macam, bisa di-remote langsung dari Trunojoyo (Mabes Polri),” sindirnya.
Kini, publik menanti arah penyelidikan KPK, apakah akan merembet ke pejabat lebih tinggi di lingkungan Pemprov Sumut atau berhenti pada level kepala dinas semata.
Namun di sisi lain, pernyataan Said Didu memperkuat opini bahwa jerat hukum terhadap elite kekuasaan masih dinilai sangat selektif.
Editor: Tim Redaksi
