MITRABERITA.NET | Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, menjadi panggung lahirnya kesepakatan strategis yang mengarah pada reformasi besar dalam tata kelola dunia.
Dalam forum tersebut, para pemimpin BRICS menyepakati Leaders’ Declaration yang memuat empat pilar utama: penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum itu tidak hanya menegaskan peran aktif Indonesia sebagai anggota baru BRICS, tetapi juga membawa suara dari negara berkembang yang menuntut tatanan global lebih adil, inklusif, dan seimbang.
“Kemudian outcomes daripada pertemuan tadi, salah satunya adalah leader declaration. Ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralisme dan reform daripada global governance,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Rio de Janeiro, yang dikutip MITRABERITA.NET, pada Senin 6 Juli 2025.
Penguatan Multilateralisme dan Reformasi Tata Dunia
BRICS menyepakati pentingnya memperkuat sistem kerja sama multilateral dan mendesak reformasi dalam tata kelola global.
Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menciptakan sistem internasional yang lebih seimbang, di tengah dominasi negara kuat besar selama ini.
Perdamaian dan Kerja Sama Ekonomi
Isu perdamaian dan stabilitas internasional menjadi fokus utama dalam deklarasi, seiring dengan dorongan untuk memperluas kerja sama di bidang perdagangan dan keuangan.
Bagi Indonesia, ini adalah momentum penting untuk meningkatkan ekspor dan ketahanan ekonomi nasional.
“Nah poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian. Kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia,” jelas Airlangga.
Pembangunan Berkelanjutan dan Transisi Hijau
Negara-negara BRICS sepakat untuk memperjuangkan pembangunan berkelanjutan yang adil, termasuk dalam upaya transisi energi.
Penekanan diberikan pada pentingnya memastikan bahwa negara berkembang tidak tertinggal dalam upaya global menghadapi krisis iklim.
“Kemudian yang ketiga tentu terkait dengan climate change dan promoting sustainable, fair and inclusive development,” kata Airlangga.
Pembangunan Sosial dan Kebudayaan
Kerja sama di bidang pembangunan manusia, sosial, dan budaya juga menjadi bagian integral dari kesepakatan BRICS 2025.
Indonesia melihat pilar ini sebagai langkah strategis untuk mendorong transformasi sosial yang merata dan mempererat hubungan antarnegara anggota.
“Yang keempat adalah partnership for promotion, human, social, and cultural development. Nah itu outcome dari leaders declaration,” ujar Airlangga.
Dengan empat pilar tersebut, BRICS bukan hanya forum ekonomi, tetapi juga simbol konsolidasi kekuatan global baru yang berupaya menciptakan dunia yang lebih seimbang dan kolaboratif.
Presiden Prabowo, menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian aktif dari perubahan itu, menjadikan kerja sama BRICS sebagai tumpuan untuk masa depan yang lebih adil dan makmur bagi semua.
Editor: Tim Redaksi
