MITRABERITA.NET | Upaya peningkatan mutu pendidikan di Aceh dinilai masih berjalan parsial dan belum terkoordinasi secara optimal antar unit kerja di internal Dinas Pendidikan Aceh.
Direktur Emirate Development Research (EDR) Usman Lamreung menilai perlunya penguatan manajemen kelembagaan dan reformulasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di setiap bidang, terutama dalam merespons kebutuhan riil satuan pendidikan.
“Dinas Pendidikan Aceh semestinya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan sebagai langkah strategis membangun SDM unggul yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya, Jumat 4 Juli 2025.
Menurutnya, jika penguatan SDM tidak menjadi prioritas utama, maka pendidikan akan kehilangan daya dorongnya sebagai fondasi kemajuan daerah.
Ia mengomentari kesiapan lulusan SMK di Aceh yang saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan dunia industri, terutama di sektor strategis seperti pertambangan dan migas.
“SMK berada langsung di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Aceh. Maka, sudah semestinya ada desain program dan alokasi anggaran yang serius untuk menyiapkan lulusan vokasi agar tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya integrasi program antar bidang di Dinas Pendidikan yang berdampak pada tidak sinkronnya pelaksanaan di lapangan.
Padahal, kata dia, semua pemangku kepentingan pendidikan harus bekerja dalam satu visi: membangun Mutu Pendidikan Aceh yang berdaya saing.
Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah perlunya alokasi anggaran langsung ke sekolah, termasuk untuk penguatan sarana prasarana, pelatihan guru, pengembangan kreativitas siswa, hingga pemberian beasiswa.
Selain itu, ia menyarankan pengkajian ulang terhadap kebijakan uang komite jika dana pemerintah telah mencukupi kebutuhan operasional sekolah.
“Jika anggaran sudah memadai, pungutan seharusnya dihapuskan agar tidak membebani masyarakat. Pendidikan harus inklusif dan berkeadilan,” tambahnya.
Kita tau selama ini pengutipan uang Komite dilakukan tidak dilihat sesuai berdasarkan tingkat kemampuan orang tua, tetapi disamaratakan jumlahnya baik untuk orang ortua miskin dan kaya, sangat memberatkan orang tua.
Terkait Dana Otonomi Khusus (Otsus), Usman meminta agar penggunaannya diarahkan secara maksimal untuk mendukung sektor pendidikan, khususnya SMK.
Menurutnya, pengalokasian anggaran yang tidak proporsional akan berdampak langsung pada kualitas lulusan dan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal.
Dr Usman Lamreung juga mendorong dilakukannya reformasi tata kelola pendidikan di Aceh yang menitikberatkan pada integrasi kelembagaan, penguatan koordinasi antar unit, serta penataan ulang kebijakan berbasis kebutuhan aktual sekolah.
“Dinas Pendidikan Aceh harus bertransformasi dari birokrasi administratif menjadi lembaga visioner dan responsif dalam membangun SDM Aceh yang unggul,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
