MITRABERITA.NET | Pakar Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Amri, SE., M.Si, menyerukan Bank Aceh Syariah harus melakukan reformasi total selama masa kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem) sebagai Gubernur Aceh.
Dr Amri menilai, era kepemimpinan Mualem harus mampu dimanfaatkan sebagai titik balik untuk membawa Bank Aceh Syariah (BAS) naik kelas menjadi bank syariah modern yang tangguh dan mandiri.
“Bank Aceh tidak bisa lagi dikelola seperti koperasi milik pemerintah daerah. Ia harus masuk ke fase baru sebagai institusi keuangan modern berbasis syariah yang memiliki daya saing, akuntabilitas, dan kemandirian,” tegasnya, Senin 23 Juni 2025.
Menurutnya, stagnasi kinerja keuangan BAS, dengan Return on Asset (ROA) hanya 0,5%, rasio kredit bermasalah (NPL) yang sempat menyentuh di atas 5%, serta ketergantungan lebih dari 60% pada dana milik Pemda, merupakan indikasi lemahnya arah kebijakan dan manajemen jangka panjang.
Dalam konteks perbaikan, Dr. Amri menyoroti pentingnya penunjukan Direktur Utama Bank Aceh Syariah ke depan yang profesional dan tidak tunduk pada kepentingan politik semata.
Menurutnya, sosok Dirut BAS mendatang harus memiliki pengalaman panjang di industri perbankan syariah, mampu mengelola risiko kredit secara sistematis, dan memahami strategi ekspansi digital dan integrasi dengan fintech.
Di samping itu, Dirut BAS ke depan diharapkan juga tangguh dalam menjaga prinsip syariah dan akuntabilitas di bawah tekanan politik.
“Bank Aceh tidak boleh lagi menjadi lembaga yang hanya menerima dana APBA dan menyalurkannya tanpa arah. Dirut ke depan harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan membangun ekosistem keuangan yang inklusif di Aceh,” katanya.
Amri juga menegaskan tentang pentingnya penguatan corporate governance berbasis manajemen risiko dan transparansi publik, agar BAS mampu mandiri tanpa terus bergantung pada suntikan dana pemerintah.
Digitalisasi dan Reformasi Struktural
Dr. Amri kembali menegaskan bahwa transformasi digital adalah keniscayaan. Penguatan layanan mobile banking, produk syariah inovatif, dan efisiensi operasional mutlak diperlukan jika BAS ingin bersaing dalam ekosistem keuangan yang kian kompetitif.
Dalam hal seleksi direksi, ia mengingatkan pentingnya netralitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai POJK No. 27/POJK.03/2016.
Ia juga mendorong agar OJK berani menolak calon yang tidak lolos uji kompetensi, memberikan sanksi bila ada intervensi politik, serta melindungi independensi sistem perbankan dari kepentingan elite lokal.
“Jika proses fit and proper test disusupi kepentingan politik, maka yang dirugikan bukan hanya Bank Aceh, tapi juga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan daerah,” ungkapnya.
Dr. Amri menuturkan, sejak keluarnya sejumlah bank nasional seperti BNI, Mandiri, dan BRI dari Aceh, termasuk unit syariahnya, ruang kosong di sektor layanan keuangan justru memberi peluang besar bagi BAS untuk tampil sebagai pemain utama.
Namun kata dia, peluang ini hanya bisa dimanfaatkan jika BAS segera berbenah dan mau keluar dari jebakan zona nyaman, agar ke depan menjadi bank yang lebih baik.
“Ketiadaan bank nasional di Aceh adalah momentum langka. Jika Bank Aceh tidak segera memperkuat jaringan, produk, dan layanan digital, maka celah ini akan dimanfaatkan pemain lain, termasuk fintech atau bank asing yang lebih agresif,” tuturnya.
Pemegang sertifikat Planning and Budgeting dari GRIPS Tokyo yang juga mantan Sekretaris Program Magister Manajemen USK itu menyatakan bahwa reformasi Bank Aceh tidak cukup dilakukan di level atas.
“Etos profesionalisme, budaya kerja modern, dan nilai-nilai integritas juga harus dibangun dari akar lembaga. Bank Aceh Syariah bisa menjadi pondasi kokoh ekonomi Aceh ke depan, tapi syaratnya harus lebih profesional, bersih, dan bebas dari titipan,” tutupnya.
Editor: Redaksi
