MITRABERITA.NET | Pemerintah diminta duduk bersama dengan pemilik media, Dewan Pers dan organisasi wartawan untuk mengatasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda Industri Media.
Dosen Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta, Munadhil Abdul Muqsith mengaku prihatin dengan kondisi yang sedang dihadapi industri media saat ini.
Karena itu, kata dia, perlu intervensi pemerintah agar Industri Pers tetap bertahan di era disrupsi yang semakin kompetitif.
“Saya prihatin ya dengan banyaknya kasus PHK yang dialami temen-temen wartawan. Pers ini kan salah satu pilar demokrasi,” katanya.
Menurutnya, masyarakat mencari informasi paling tepat dari media massa, apalagi di era sekarang ya teknologi informasi media begitu cepat.
“Karena itu, pemerintah harus duduk bareng dengan pihak-pihak terkait mulai dari pemilik media, dewan pers dan organisasi wartawan,” kata Munadhil, dilansir INews.id, Rabu 14 Mei 2025.
Menurut Munadhil, pemerintah juga perlu menjalankan regulasi Undang-Undang (UU) Penyiaran dengan benar. Sebab, selama ini implementasi dan penerapan regulasi tersebut dinilai belum optimal.
Langkah selanjutnya, kata Munadhil, di era disrupsi saat persaingan media semakin kompetitif, insan pers perlu meningkatkan kualitasnya terutama dalam hal pendidikannya.
Dengan begitu, bisa melahirkan konten atau berita yang berkualitas. Kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga perlu diwaspadai awak media maupun pemerintah.
“Kehadiran AI di era disurpsi ini merupakan ancaman sekaligus tantangan. Ini juga perlu diwaspadai baik oleh pemerintah maupun industri media,” ujarnya.
Pakar media yang meraih gelar Phd dari RUDN University itu juga menekankan pentingnya serikat pekerja bagi wartawan. Sehingga, jika terjadi PHK hak-hak mereka bisa diperjuangkan.
“Serikat pekerja ini merupakan wakil pekerja. Kalau ada PHK, dapat membantu dalam negosiasi dengan perusahaan,” pungkasya.
Sumber: INews.id | Editor: Redaksi
