MITRABERITA.NET | H Muzakir Manaf (Mualem) bersama wakilnya, Fadlullah (Dek Fadh), terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025–2030. Pasangan ini memenangkan Pilkada Aceh 2024 dengan perolehan suara 53 persen, mengungguli kandidat lainnya dalam kontestasi politik yang penuh dinamika.
Kemenangan ini tidak hanya menjadi momen penting bagi Mualem dan Dek Fadh, tetapi juga menjadi harapan baru bagi rakyat Aceh yang merindukan perubahan Aceh lebih baik.
Pasangan ini membawa visi besar untuk menjadikan Aceh sebagai provinsi yang lebih maju, bermartabat, dan sejahtera dalam lima tahun ke depan.
Wakil Sekretaris Jenderal Relawan Pejuang Mualem (RPM), Muhammad Akhyar, mengungkapkan optimismenya terhadap kepemimpinan baru ini. Akhyar mengatakan beberapa sektor strategis menjadi perhatian RPM Aceh, terutama pada bidang pendidikan dan ekonomi, yang dianggap sebagai kunci kemajuan Aceh.
Akhyar menekankan bahwa kualitas pendidikan di Aceh masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, rata-rata lama sekolah di Aceh hanya 8,1 tahun, masih di bawah rata-rata nasional 8,7 tahun. Hal ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh pemerintahan Mualem-Dek Fadh,” ujarnya, Ahad malam 1 Desember 2024.
Akhyar menekankan bahwa pendidikan adalah pondasi utama dalam menciptakan generasi yang kompetitif.
“Kami berharap Mualem mampu memperbaiki sistem pendidikan, mulai dari peningkatan akses hingga kualitas pengajaran, sehingga anak-anak Aceh bisa memiliki masa depan yang lebih cerah,” harap Akhyar.
Salah satu program yang menjadi harapan adalah peningkatan beasiswa untuk pelajar Aceh yang kurang mampu serta pengembangan kurikulum berbasis teknologi dan keahlian vokasional.
RPM juga mendorong agar Pemerintah Aceh ke depan mau mendirikan pusat-pusat pelatihan kerja berbasis lokal untuk menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja modern.
Selain pendidikan, sektor ekonomi juga menjadi sorotan utama. Sebab, saat ini, tingkat kemiskinan Aceh masih berada di angka 14,23 persen, menjadikannya provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatra. Sehingga memerlukan lompatan besar dalam pengembangan infrastruktur ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
“Kondisi struktur ekonomi Aceh membutuhkan perhatian serius. Kami ingin melihat langkah konkret untuk membangun sentra-sentra ekonomi baru, seperti kawasan industri di Lhokseumawe dan Aceh Barat yang mampu menyerap tenaga kerja lokal,” kata Akhyar.
Berdasarkan data BPS terbaru, jumlah pengangguran di Aceh mencapai 145 ribu orang (5,56 persen), sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional yang berada di angka 5,70 persen. Meski angkanya relatif lebih baik, tantangan terbesar Aceh adalah menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan.
RPM juga mendorong percepatan pengembangan sektor agribisnis, perikanan, pertanian, dan pariwisata sebagai potensi unggulan Aceh. Contohnya, pengoptimalan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe yang hingga kini belum sepenuhnya terealisasi.
Sebagai garda pendukung utama, kata Akhyar, RPM menegaskan komitmennya untuk mengawal jalannya pemerintahan Mualem-Dek Fadh. Ia menegaskan bahwa kerja sama antara rakyat dan pemimpin adalah kunci untuk mewujudkan visi besar Aceh lima tahun ke depan.
“Kami percaya bahwa Mualem memiliki kemampuan dan dedikasi untuk merealisasikan harapan masyarakat. RPM siap berdiri di belakang pemerintahan ini, memberikan dukungan, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat Aceh,” tegasnya.
Akhyar juga menuturkan, kemenangan Mualem-Dek Fadh membawa semangat baru bagi masyarakat Aceh. Harapan besar kini dipertaruhkan pada kepemimpinan yang diyakini mampu menghadirkan perubahan nyata, mulai dari pendidikan yang berkualitas hingga ekonomi yang kokoh dan inklusif.
“Dengan visi yang jelas dan dukungan kuat dari rakyat, Mualem dan Dek Fadh diharapkan dapat membawa Aceh menuju masa depan yang hebat, sesuai dengan tagline mereka yaitu Aceh Hebat, Aceh Berdaulat,” pungkasnya.
